Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bertha Mengaku Tak Tahu Usaha Nazaruddin

Kompas.com - 22/06/2012, 18:59 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Departemen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DPP Partai Demokrat Bertha Herawati mengakui kerap membantu pengurusan akta ketika Nazaruddin membeli aset atau mendirikan perusaan baru.

Namun, perempuan yang berprofesi sebagai notaris itu mengaku tidak tahu menahu jenis pekerjaan atau proyek yang tengah dikerjakan perusahan milik Nazaruddin.

"Mereka tidak pernah membahas atau menceritakan urusan proyek kepada saya. Saya pun sangat kaget ketika kasus mereka muncul sejak tertangkapnya Rosalina Manulang," kata Bertha dalam siaran pers yang diterima wartawan, Jumat (22/6/2012).

Nama Bertha mencuat setelah ia dicegah ke luar negeri oleh pihak imigrasi atas permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi. Pencegahan itu terkait kasus yang melibatkan Nazaruddin. Belakangan, dia juga menjadi saksi dalam perkara istri Nazaruddin, Neneng Sri Wahyuni.

Bertha menceritakan, ia kenal dengan Nazaruddin sekitar tujuh tahun lalu. Saat itu, Nazaruddin adalah kliennya. Dua tahun kemudian, Bertha kenal dengan Neneng setelah dikenalkan Nazaruddin. Bertha menyebut hubungannya dengan kedua orang itu sangat baik.

Bertha mengakui kerap diajak berkonsultasi oleh pasangan suami istri itu ketika mereka hendak membeli aset atau mendirikan perusahaan baru. Namun, kata dia, Nazaruddin dan Neneng lebih banyak memberikan pekerjaan kepada jasa notaris PPAT lain.

"Hubungan kami lebih condong kepada persahabatan, bukan lagi hanya antara notaris dengan klien," kata dia.

Bertha juga mengaku tak tahu kemana saja Nazaruddin selama pelarian di luar negeri. Begitu pula dengan pelarian Neneng. Namun, dia mengaku pernah menemui Nazaruddin dan Neneng ketika berada di Singapura.

"Ketika ibu Neneng menjadi buronan, saya tidak pernah tahu dimana beliau bersembunyi. Tetapi dari media saya tahu bahwa beliau ada di Malaysia," kata perempuan yang mengaku salah satu pendiri Partai Demokrat itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Nasional
Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Nasional
KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

Nasional
Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Nasional
Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Nasional
Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

Nasional
Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Nasional
Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

Nasional
Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com