Wa Ode: Saya Korban Mafia Anggaran DPR

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat, Wa Ode Nurhayati, menganggap dirinya sebagai korban praktik mafia anggaran di DPR. Wa Ode selaku anggota Badan Anggaran DPR didakwa menerima suap terkait pengalokasian Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID).

Menurut Wa Ode, dirinya hanya aktor kecil dari sistem parlemen yang korup. "Parlemen kesulitan menempatkan diri di sistem yang buruk, akar korupsi di sistem itu sendiri, aktor-aktor hanya bagian kecil," kata Wa Ode membacakan eksepsi atau nota keberatan atas dakwaan tim jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Selasa (19/6/2012).

Menurut Wa Ode, ada kekuatan lebih besar yang mengendalikan praktik mafia anggaran di DPR. Tuduhan korupsi yang didakwakan jaksa KPK, kata Wa Ode, tidak melibatkan dirinya secara langsung. "Saya korban konspirasi para mafia," ucap politikus Partai Amanat Nasional itu. Namun, Wa Ode tidak menjelaskan lebih jauh soal para mafia yang disebutnya itu.

Selain didakwa menerima suap Rp 6,25 miliar dari empat pengusaha terkait pengalokasian DPID, Wa Ode juga didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang terkait kepemilikan uang Rp 50,5 miliar di rekeningnya. Dalam eksepsinya hari ini, Wa Ode berdalih kalau uang Rp 50,5 miliar dalam rekeningnya itu merupakan total transaksi pribadi dan usahanya selama ini.

"Tidak sama sekali bersumber dari uang suap atau siapa pun yang terkait suap. Semua transaksi terukur, kasat mata, teraba. Rp 50 miliar dalam rekening saya adalah total transaksi pribadi dan usaha sejak saya membuka rekening di Mandiri prioritas DPR yang terdiri dari uang pribadi dan usaha saya," paparnya.

Kepemilikan uang Rp 50,5 miliar dalam rekeningnya itu dianggap Wa Ode sebagai suatu hal yang wajar. "Logika dagang, kalau saya menyimpan Rp 8 miliar pada 2008, minimal 2010 menjadi Rp 24 miliar," ucapnya.

Dalam surat dakwaannya, tim jaksa penuntut umum KPK menyebutkan, dalam kurun waktu Oktober 2010 sampai September 2011, Wa Ode melakukan beberapa kali transaksi uang masuk ke rekening Bank Mandiri KCP DPR RI yang seluruhnya berjumlah Rp 50,5 miliar.

Uang tersebut patut diduga sebagai hasil tindak pidana korupsi berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang Wa Ode selaku anggota Komisi VII DPR dan anggota Banggar DPR. Pasalnya, Wa Ode secara formal tidak memiliki penghasilan lain di luar gaji, tunjangan, dan honorarium sebagai anggota DPR.

Menurut jaksa, sejak dilantik sebagai anggota DPR pada Oktober 2009 sampai September 2011, penghasilan Wa Ode sebagai anggota DPR yang masuk ke rekening Bank Mandirinya hanya Rp 1,6 miliar. Sementara simpanan di rekening lainnya berjumlah Rp 500 juta.