Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tempat Parkir Rp 3 Miliar di DPR "Nganggur"

Kompas.com - 19/06/2012, 10:41 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Tempat parkir untuk sepeda motor dan bus di Kompleks Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, dibiarkan "nganggur". Tempat parkir yang dibangun dengan menghabiskan dana hingga Rp 3 miliar itu dibiarkan tak terpakai meskipun pembangunan sudah rampung beberapa bulan lalu.

Pengamatan Kompas.com, Selasa (19/6/2012), bangunan parkir bertingkat dua itu masih ditutup. Di sejumlah tempat ditempel kertas pemberitahuan bertuliskan "dilarang parkir di sini".

Sebelumnya, parkir itu sempat dipakai oleh puluhan karyawan yang bekerja di lingkungan DPR. Belakangan, pihak Sekretariat Jenderal DPR menutup parkir dengan rantai dan tali. Namun, belasan bus milik Kesekjenan DPR diperbolehkan parkir.

Pekan lalu, perwakilan dari Humas Setjen DPR, Jaka Winarno, mengatakan bahwa parkir itu akan mulai beroperasi Senin kemarin. "Senin akan dibuka," kata Jaka ketika dihubungi.

Cerita tentang proyek di gedung Kompleks Parlemen yang sudah selesai, tetapi "dianggurkan" bukan hanya tempat parkir. Ruang Badan Anggaran atau Banggar DPR yang awalnya dibangun dengan dana hampir Rp 20 miliar juga dibiarkan melompong sekitar lima bulan. Ruangan itu akhirnya mulai dipakai pada dua pekan lalu setelah barang-barang impor mewah diganti oleh Setjen dengan produk lokal.

Mansyur Faqih (28), karyawan yang keseharian bekerja di DPR, mengaku kesal atas sikap Setjen yang belum juga mengoperasikan tempat parkir itu. Pasalnya, selama dibangun sejak akhir tahun 2011, ia terpaksa memarkirkan motor di lahan parkir sementara yang terletak di belakang kompleks parlemen. Lahan parkir itu terbuka.

"Tujuh bulan lebih motor saya kehujanan, kepanasan. Kan, ngerusak cat motor. Anggota Dewan enak parkir mobil di basement. Pejabat Setjen juga enak pakai mobil dinas jadi enggak mikirin cat rusak. Bangunan udah jadi lama, tetapi enggak dipakai juga. Jadi, buat apa dibangun?" ucap Mansyur kesal.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Nasional
Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Nasional
Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Nasional
Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Nasional
PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara 'Gaib' di Bengkulu

PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara "Gaib" di Bengkulu

Nasional
Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Nasional
WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

Nasional
Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Nasional
Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, Lalu Dihitung Ulang

Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, Lalu Dihitung Ulang

Nasional
Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Nasional
Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Nasional
Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Nasional
Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Nasional
KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

Nasional
Ketua KPU Ditegur Hakim saat Sidang Sengketa Pileg di MK: Bapak Tidur, Ya?

Ketua KPU Ditegur Hakim saat Sidang Sengketa Pileg di MK: Bapak Tidur, Ya?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com