80 Persen Pemda di Papua Tak Efektif

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 80 pemerintahan daerah di Papua tidak berjalan dengan efektif. Hal itu dinilai menjadi masalah serius lantaran mengakibatkan tidak berjalannya pembangunan di Papua. Akibatnya, masalah berkepanjangan di Papua tidak terselesaikan. "Pemerintah mau kucurkan triliunan rupiah tiap tahun, tahun ini sebesar Rp 4 triliun. Itu tidak akan hasilkan apa-apa selama pemerintahan daerah tidak efektif," kata Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Mahfudz Siddiq di Jakarta, Sabtu (16/6/2012).

Mahfud mengatakan, tidak efektifnya jalannya pemda lantaran banyak kepala daerah yang kerap berpergian ke luar Papua. Selain itu, birokrat pemda sangat lemah dari sisi kapabilitas.

Penyebab lain, lanjut Mahfudz, pemda tersandera oleh kelompok politik dan kelompok bersenjata. Dia mengaku tak tahu apakah ada simbiosis mulualisme atas situasi itu.

Mahfud memberi contoh, ketika aparat hukum mencoba mengusut kasus dugaan korupsi di daerah, wilayah itu langsung bergejolak. "Padahal, Badan Pemeriksa Keuangan termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi tahu persis kasus-kasus korupsi di pemda," kata politisi PKS itu.

Brigjen (TNI) Sumardi, Asisten Dep I Koordinator Otsus Kementerian Politik Hukum dan Keamanan mengatakan, akibat tidak efektifnya pemda, masyarakat Papua lebih patuh kepada perintah kepala suku masing-masing. Akibatnya, masalah sepele bisa menjadi perang antarsuku. "Mudah diprovokasi pimpinannya," ucap dia.

Sumardi mengakui penegakan hukum di Papua masih lemah. Dia memberi contoh bupati yang terjerat kasus masih bisa mengendalikan pemerintah.