Kompas.com - 14/06/2012, 17:07 WIB
|
EditorI Made Asdhiana

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Dewan Kehormatan Partai Demokrat, Jero Wacik mengatakan semua anggota di Partai Demokrat yang terlibat kasus korupsi harus mundur dari partai tersebut. Termasuk jika Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng terbukti terlibat dalam sejumlah kasus dugaan korupsi yang selalu menyeret nama mereka.

Menurut Jero Wacik, Partai Demokrat membutuhkan kader yang santun dan jujur dalam berpolitik. "Jelas sekali Demokrat ingin menjadi partai yang baik, yang bersih. Partai ini punya etika yang jelas, punya wilayah yang jelas, harus kadernya semua jadi kader yang bersih, cerdas, dan santun. Yang tidak mau bersih, cerdas, dan santun, silakan keluarlah dari partai," tegas Jero di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (14/6/2012).

Pernyataan ini ia tegaskan kembali dari pernyataan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono yang mengungkapkan agar semua kader bermasalah keluar dari Demokrat. Hal ini diungkapkan SBY saat pertemuan "Silaturahim Pendiri dan Deklarator Partai Demokrat" di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, Rabu (13/6/2012) malam.

SBY juga meminta anggota Fraksi Partai Demokrat di DPR RI tidak bermain-main dengan anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Yudhoyono mengaku mendengar masih ada sejumlah anggota Fraksi Partai Demokrat yang hendak bermain-main dengan APBN dan APBD.

Ketika ditanya, apakah yang dimaksud SBY adalah Anas dan Andi, Jero tak menjawabnya. "Kader tak boleh main-main (dengan APBN dan APBD)," jawab Jero singkat.

Jero juga menyatakan Anas memang berhalangan hadir dalam pertemuan malam kemarin. Namun, ia tidak mengetahui alasan khusus Anas tak hadir saat itu. "Katanya rencana mau hadir tapi ada tugas kemana gitu. Enggak apa-apa lah," kata dia.

Seperti yang diketahui, saat ini sejumlah kader Partai Demokrat tengah tersandung masalah hukum terkait penggunaan dana APBN. Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin divonis empat tahun 10 bulan penjara terkait kasus korupsi pembangunan wisma atlet. Politisi Partai Demokrat Angelina Sondakh kini mendekam di tahanan KPK terkait dugaan korupsi dalam proyek di Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Kementerian Pendidikan Nasional.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sementara, Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum disebut-sebut terlibat dalam dugaan penyimpangan anggaran dalam proyek Hambalang. Terakhir, Menpora Andi Mallarangeng juga disebut-sebut mengetahui alur dua kasus korupsi di kementeriannya tersebut.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Upayakan Penuhi Keinginan Pegawai yang MInta Salinan Hasil TWK

KPK Upayakan Penuhi Keinginan Pegawai yang MInta Salinan Hasil TWK

Nasional
BIN: 85 Persen Generasi Milenial Rentan Terpapar Radikalisme

BIN: 85 Persen Generasi Milenial Rentan Terpapar Radikalisme

Nasional
Ada PPKM, Nadiem Sebut Pembelajaran Tatap Muka Terbatas Kemungkinan Ditunda

Ada PPKM, Nadiem Sebut Pembelajaran Tatap Muka Terbatas Kemungkinan Ditunda

Nasional
Polri Temukan Profil Pelaku Penyebar 279 Juta Data BPJS Kesehatan

Polri Temukan Profil Pelaku Penyebar 279 Juta Data BPJS Kesehatan

Nasional
Mendagri Minta Kepala Daerah Maksimalkan Masa Jabatannya untuk Tangani Pandemi Covid-19

Mendagri Minta Kepala Daerah Maksimalkan Masa Jabatannya untuk Tangani Pandemi Covid-19

Nasional
Pengurus GKI Yasmin Berharap Jokowi Koreksi Kebijakan Wali Kota Bogor soal Relokasi Gereja

Pengurus GKI Yasmin Berharap Jokowi Koreksi Kebijakan Wali Kota Bogor soal Relokasi Gereja

Nasional
Tingkat Kepercayaan dan Jumlah OTT KPK Menurun, Ini Tanggapan Firli Bahuri

Tingkat Kepercayaan dan Jumlah OTT KPK Menurun, Ini Tanggapan Firli Bahuri

Nasional
BIN Ungkap Satelit Mata-mata Asing Menempel di Banyak Peralatan Negara

BIN Ungkap Satelit Mata-mata Asing Menempel di Banyak Peralatan Negara

Nasional
UPDATE: Sebaran 8.161 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Barat

UPDATE: Sebaran 8.161 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Barat

Nasional
UPDATE 15 Juni: 11.699.021 Orang Sudah Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 15 Juni: 11.699.021 Orang Sudah Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
UPDATE 15 Juni: Kasus Aktif Covid-19 Indonesia Tercatat 116.787 Orang

UPDATE 15 Juni: Kasus Aktif Covid-19 Indonesia Tercatat 116.787 Orang

Nasional
UPDATE 15 Juni: 108.800 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

UPDATE 15 Juni: 108.800 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

Nasional
BIN: Radikalisme, Separatisme di Papua, hingga Serangan Siber Jadi Ancaman Nasional

BIN: Radikalisme, Separatisme di Papua, hingga Serangan Siber Jadi Ancaman Nasional

Nasional
UPDATE 15 Juni: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 108.632 Orang

UPDATE 15 Juni: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 108.632 Orang

Nasional
Kasus Covid-19 di 11 Daerah Melonjak, Satgas: Pembentukan Poskonya Rendah

Kasus Covid-19 di 11 Daerah Melonjak, Satgas: Pembentukan Poskonya Rendah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X