Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tangkap Neneng, KPK Belum Bisa Disebut Berprestasi

Kompas.com - 14/06/2012, 07:00 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Penangkapan istri M Nazaruddin, tersangka Neneng Sri Wahyuni, dinilai bukan merupakan prestasi Komisi Pemberantasan Korupsi. Pasalnya, Neneng yang sengaja pulang ke Indonesia dengan status buronan interpol, dinilai jelas bertujuan untuk menyerahkan diri kepada KPK.

Hal itu dikatakan Ketua Setara Institute Hendardi di Jakarta, Kamis (14/6/2012), menyikapi penangkapan Neneng di rumahnya di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan, Rabu sore. Sebelumnya, Neneng disebut kabur ke Malaysia.

"Prestasi KPK dalam kasus Neneng harus dengan membuka seluas-luasnya kasus itu (dugaan korupsi pengadaan pembangkit listrik tenaga surya di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi) tanpa negosiasi apapun," kata Hendardi.

Wakil Ketua Komisi III DPR Nasir Djamil menilai tidak akan banyak informasi penting yang disampaikan Neneng terkait sepak terjang Nazaruddin dalam skandal korupsi. Jika dalam film, Nasir mengibaratkan Neneng sebagai pemain figuran.

"Tapi kalau KPK bisa cerdik, Neneng bisa memberikan informasi yang sifatnya komplementer," kata dia.

Ketua Komisi III I Gede Pasek Suardika berharap KPK memproses dengan cepat kasus Neneng. "KPK jangan jadikan kasus Neneng ini ingar bingar saja, tapi esensi kasusnya kecil. Nazaruddin kan sudah proses, Neneng sudah ditangkap, duitnya di Singapura bisa dibawa pulang dong," ucapnya.

Ketua DPP Partai Demokrat itu juga tak khawatir jika keterangan Neneng nantinya akan memperkuat keterangan Nazaruddin terkait dugaan keterlibatan para politisi Demokrat. "Keterangan itu penting tapi harus didukung alat bukti. Jadi enggak ada kekhawatiran," pungkas dia.

Seperti diberitakan, tim pengacara Neneng menyebut Neneng sukarela pulang ke rumahnya untuk menyerahkan diri. Sebaliknya, pimpinan KPK mengatakan, klaim pengacara Nazaruddin bahwa Neneng menyerahkan diri tidak benar. "Saya ingin tegaskan kembali, tersangka Neneng ditangkap. Ini harus diluruskan," kata Ketua KPK Abraham Samad.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    [POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

    [POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

    Nasional
    Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

    Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

    Nasional
    Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

    Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

    Nasional
    Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

    Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

    Nasional
    Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

    Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

    Nasional
    Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Nasional
    Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Nasional
    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Nasional
    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Nasional
    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Nasional
    'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

    "Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

    Nasional
    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Nasional
    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    Nasional
    Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

    Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com