Penjelasan Istana Soal Keamanan Papua Tak Tepat

Kompas.com - 12/06/2012, 19:47 WIB
|
EditorNasru Alam Aziz

JAKARTA, KOMPAS.com -- Penjelasan Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha di Bina Graha, Jakarta, Senin (11/6/2012), terkait kondisi secara umum keamanan di Papua kondusif dinilai tidak tepat. Sikap Istana itu menunjukkan penyederhanaan masalah atas perkembangan situasi Papua yang justru sebaliknya, mengingat kekhawatiran masih tinggi, baik di masyarakat ataupun pihak berwenang.

"Kalau dibilang Papua sudah kondusif jelas ngawur, sebab fakta di lapangan, kan tidak demikian. Pertandingan sepakbola dalam laga nasional di Jayapura oleh Liga Super Indonesia pada Selasa ini, nyatanya tidak diizinkan kepolisian akibat pertimbangan keamanan," kata Ketua Dewan Direktur Lembaga Kajian Publik Sabang-Merauke Circle Syahganda Nainggolan, Selasa (12/6/2012) di Jakarta.

Ia menganggap pernyataan pihak istana itu bersifat kontradiktif karena di sisi lain mengakui masih terjadi teror berupa penembakan terhadap warga sipil, termasuk aparat bersenjata. Padahal, kondisi Papua bahkan di wilayah perkotaan Jayapura sejauh ini tergolong mencemaskan. Selama kurang dua pekan sejak 29 Mei-10 Juni 2012 terjadi tujuh rentetan kasus penembakan kepada warga sipil dan aparat hingga tewas, mulai korban turis asal Jerman bernama Pieter Dietmar Helmut pada 29 Mei,  kemudian seorang pelajar SMU, Gilbert FM pada 4 Juni, dan sehari kemudian menewaskan anggota TNI, Pratu Doengki Kune.

Pada hari bersamaan, penembakan kembali dilakukan atas warga sipil, yaitu Iqbal Rivai serta Ardi Jayanto. "Selang hari berikut, 6 Juni, kasus serupa menimpa pegawai negeri sipil Kodam Cenderawasih, Arwan Apuan, yang disusul penembakan terhadap anggota satpam supermarket, Tri Sarono pada Minggu (10/6/2012) malam.

Di tempat lain, persisnya Kampung Kulirik, Distrik Mulai, Kabupaten Puncak Jaya, seorang guru SD Inpres Dondobaga, Anton Arung Tambila juga ditembak oleh orang tak dikenal pada 29 Mei saat berada di warung kelontong.

Menurut Syahganda, penyelesaian rangkaian kasus memilukan yang terjadi di Papua memerlukan beban ekstra dengan keterlibatan langsung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, sehingga akar persoalan utama dapat dipecahkan seiring penciptaan rasa damai bagi warga Papua.

"Persoalan inti Papua itu bukan semata-mata keamanan, tapi meliputi aspek kesejahteraan ekonomi, ketidakadilan pembangunan, serta pengakomodasian aspirasi politik masyarakatnya untuk memenuhi kemartabatan Papua," tuturnya.

Syahganda mengatakan, penanganan permasalahan Papua di bawah Presiden Yudhoyono dipandang wajar dengan melihat kemelut Papua yang memang tidak sederhana, di samping telah menguat sebagai isu di tataran internasional.

Dengan peran Presiden Yudhoyono pula, perspektif nasionalisme maupun upaya mengukuhkan semangat NKRI dalam mengurai mata rantai masalah Papua akan lebih dikedepankan.

"Jadi, pilihan menyelesaikan Papua oleh Presiden Yudhoyono adalah mutlak, apalagi secara khusus Presiden memiliki ikatan moral karena ayahanda mertuanya, Brigjen Sarwo Edhi Wibowo pernah menjabat Pangdam XVII/Cenderawasih di Jayapura pada 1968-1970, dan relatif membuat Papua tidak bergolak," jelasnya.

Latar belakang keberadaan Sarwo Edhi itu, kata Syahganda, dipercaya bisa menguatkan tekad Presiden Yudhoyono dalam mengupayakan Papua yang damai, bermartabat, sekaligus tetap terjamin dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Minta Maaf Setelah Diprotes Masyarakat Sunda, Arteria Dahlan Siap Disanksi PDI-P

Minta Maaf Setelah Diprotes Masyarakat Sunda, Arteria Dahlan Siap Disanksi PDI-P

Nasional
Koalisi Masyarakat Sipil Tuding Pembangunan IKN sebagai Megaproyek Oligarki yang Ancam Keselamatan Rakyat

Koalisi Masyarakat Sipil Tuding Pembangunan IKN sebagai Megaproyek Oligarki yang Ancam Keselamatan Rakyat

Nasional
Diprotes Masyarakat Sunda, Arteria Dahlan Akhirnya Minta Maaf

Diprotes Masyarakat Sunda, Arteria Dahlan Akhirnya Minta Maaf

Nasional
Prabowo Ingin Kerja Sama Pertahanan-Keamanan dengan Negara ASEAN Diperkuat

Prabowo Ingin Kerja Sama Pertahanan-Keamanan dengan Negara ASEAN Diperkuat

Nasional
Prabowo Pastikan Program Komponen Cadangan Akan Dilanjutkan Tahun Ini

Prabowo Pastikan Program Komponen Cadangan Akan Dilanjutkan Tahun Ini

Nasional
Pemerintah Pertimbangkan Relokasi Warga di Daerah Rawan Gempa di Pandeglang

Pemerintah Pertimbangkan Relokasi Warga di Daerah Rawan Gempa di Pandeglang

Nasional
Ditangkapnya 2 Kepala Daerah asal Golkar dalam 2 Pekan, Pembelaan KPK dan Respons Partai Beringin

Ditangkapnya 2 Kepala Daerah asal Golkar dalam 2 Pekan, Pembelaan KPK dan Respons Partai Beringin

Nasional
Desak Rehabilitasi, Sejumlah Anggota Komisi III Soroti Vonis Bui Nia Ramadhani-Ardi Bakrie

Desak Rehabilitasi, Sejumlah Anggota Komisi III Soroti Vonis Bui Nia Ramadhani-Ardi Bakrie

Nasional
Banyak Tokoh Ingin Tingkatkan Elektabilitas untuk Pilpres, Jokowi: Jangan Gunakan Fasilitas Negara

Banyak Tokoh Ingin Tingkatkan Elektabilitas untuk Pilpres, Jokowi: Jangan Gunakan Fasilitas Negara

Nasional
Dukung BNN Perangi Narkoba, Sejumlah Anggota Komisi III Kenakan Jaket 'War on Drug'

Dukung BNN Perangi Narkoba, Sejumlah Anggota Komisi III Kenakan Jaket "War on Drug"

Nasional
Laporan Kasus Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan Meningkat 3 Tahun Terakhir

Laporan Kasus Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan Meningkat 3 Tahun Terakhir

Nasional
Hadapi Pandemi Covid-19, Kemenkes Siapkan 6 Pilar Transformasi Sistem Kesehatan

Hadapi Pandemi Covid-19, Kemenkes Siapkan 6 Pilar Transformasi Sistem Kesehatan

Nasional
Di Hadapan Panglima-Kapolri, Prabowo Singgung Potensi Ancaman Militer Asing

Di Hadapan Panglima-Kapolri, Prabowo Singgung Potensi Ancaman Militer Asing

Nasional
Sekjen Kemensos dan Komnas Perempuan Diusir, Pengamat: DPR Ingin Dihormati Lahir Batin

Sekjen Kemensos dan Komnas Perempuan Diusir, Pengamat: DPR Ingin Dihormati Lahir Batin

Nasional
Politisi PKS: Ada KPK Koruptor Makin Banyak, Ada BNN Peredaran Narkoba Makin Besar

Politisi PKS: Ada KPK Koruptor Makin Banyak, Ada BNN Peredaran Narkoba Makin Besar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.