Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fadel Muhammad Laporkan Balik GCW ke Polisi

Kompas.com - 12/06/2012, 16:45 WIB
Kontributor Malang, Yatimul Ainun

Penulis

MALANG, KOMPAS.com - Mantan Gubernur Gorontalo Fadel Muhammad akan melaporkan balik Gorontalo Corruption Watch (GCW), kepolisi atas dugaan pencemaran nama baik dan perbuatan tak menyenangkan. Fadel menilai, GCW adalah ilegal, tak terdaftar di pemerintah setempat.

Hal tersebut disampaikan Fadel usai menjadi pembicara seminar International, di Universitas Brawijaya Malang, Selasa (12/6/2012). Saat ini kata Fadel, dirinya sedang menyiapkan tim kuasa hukum untuk mengajukan gugatan balik tersebut.

"Saat ini, tim kuasa hukum saya, telah mengumpulkan sejumlah bukti untuk mempercepat laporan ke Kepolisian Gorontalo," tegasnya.

Menurut Fadel, dirinya mengklaim bersih dan tak terlibat dalam dugaan korupsi Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Gorontalo 2001 lalu.

LSM GCW itu, tiga kali mengakukan praperadilan. Namun, hanya sekali Pengadilan mengabulkan gugatannya yang memerintahkan termohon Kejaksaan Tinggi Gorontalo untuk membuka kembali kasus korupsi tersebut.

"Kasus itu terjadi pada 2001 lalu. Dana Silpa sebesar Rp 5,4 miliar itu, digunakan untuk dana mobilisasi 45 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gorontalo. Masing-masing menerima dana sebanyak Rp 120 juta. Dewan ngotot, akhirnya diputuskan bersama dana dicairkan," katanya.

Beberapa pekan lalu, dana tersebut kembali disoal. Pihak Kejaksaan Tinggi Gorontalo turun tangan. Kemudian seluruh anggota dewan diperintahkan mengembalikan dana ke kas negara.

Karena tak menemukan kerugian uang negara maka Kejaksaan Tinggi mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Setelah itu, kasus dibuka kembali pada 2004.

Setelah pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan inspektorat tak ditemukan kerugian negara kasus dihentikan. Lalu, dibuka kembali pada 2009. Saat Fadel kembali mengikuti pencalonan kembali sebagai Gubernur Gorontalo.

"Saya tak takut karena saya tak korupsi dan tak makan uang rakyat. Jika bersih, tak korupsi, ya tak perlu lari," tegasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hakim MK Pertanyakan KTA Kuasa Hukum Demokrat yang Kedaluwarsa

Hakim MK Pertanyakan KTA Kuasa Hukum Demokrat yang Kedaluwarsa

Nasional
Di Hadapan Wapres, Ketum MUI: Kalau Masih Ada Korupsi, Kesejahteraan Rakyat 'Nyantol'

Di Hadapan Wapres, Ketum MUI: Kalau Masih Ada Korupsi, Kesejahteraan Rakyat "Nyantol"

Nasional
Polri Tangkap 5 Tersangka Penipuan Berkedok Email Palsu, 2 di Antaranya WN Nigeria

Polri Tangkap 5 Tersangka Penipuan Berkedok Email Palsu, 2 di Antaranya WN Nigeria

Nasional
Terobosan Menteri Trenggono Bangun Proyek Budi Daya Ikan Nila Salin Senilai Rp 76 Miliar

Terobosan Menteri Trenggono Bangun Proyek Budi Daya Ikan Nila Salin Senilai Rp 76 Miliar

Nasional
Terdakwa Korupsi Tol MBZ Pakai Perusahaan Pribadi untuk Garap Proyek dan Tagih Pembayaran

Terdakwa Korupsi Tol MBZ Pakai Perusahaan Pribadi untuk Garap Proyek dan Tagih Pembayaran

Nasional
Rayakan Ulang Tahun Ke 55, Anies Gelar 'Open House'

Rayakan Ulang Tahun Ke 55, Anies Gelar "Open House"

Nasional
KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

Nasional
Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Nasional
Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Nasional
Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Nasional
Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Nasional
Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Nasional
Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Nasional
Hanya Ada 2 'Supplier' Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Hanya Ada 2 "Supplier" Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Nasional
Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com