Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fadel Muhammad Laporkan Balik GCW ke Polisi

Kompas.com - 12/06/2012, 16:45 WIB
Kontributor Malang, Yatimul Ainun

Penulis

MALANG, KOMPAS.com - Mantan Gubernur Gorontalo Fadel Muhammad akan melaporkan balik Gorontalo Corruption Watch (GCW), kepolisi atas dugaan pencemaran nama baik dan perbuatan tak menyenangkan. Fadel menilai, GCW adalah ilegal, tak terdaftar di pemerintah setempat.

Hal tersebut disampaikan Fadel usai menjadi pembicara seminar International, di Universitas Brawijaya Malang, Selasa (12/6/2012). Saat ini kata Fadel, dirinya sedang menyiapkan tim kuasa hukum untuk mengajukan gugatan balik tersebut.

"Saat ini, tim kuasa hukum saya, telah mengumpulkan sejumlah bukti untuk mempercepat laporan ke Kepolisian Gorontalo," tegasnya.

Menurut Fadel, dirinya mengklaim bersih dan tak terlibat dalam dugaan korupsi Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Gorontalo 2001 lalu.

LSM GCW itu, tiga kali mengakukan praperadilan. Namun, hanya sekali Pengadilan mengabulkan gugatannya yang memerintahkan termohon Kejaksaan Tinggi Gorontalo untuk membuka kembali kasus korupsi tersebut.

"Kasus itu terjadi pada 2001 lalu. Dana Silpa sebesar Rp 5,4 miliar itu, digunakan untuk dana mobilisasi 45 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gorontalo. Masing-masing menerima dana sebanyak Rp 120 juta. Dewan ngotot, akhirnya diputuskan bersama dana dicairkan," katanya.

Beberapa pekan lalu, dana tersebut kembali disoal. Pihak Kejaksaan Tinggi Gorontalo turun tangan. Kemudian seluruh anggota dewan diperintahkan mengembalikan dana ke kas negara.

Karena tak menemukan kerugian uang negara maka Kejaksaan Tinggi mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Setelah itu, kasus dibuka kembali pada 2004.

Setelah pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan inspektorat tak ditemukan kerugian negara kasus dihentikan. Lalu, dibuka kembali pada 2009. Saat Fadel kembali mengikuti pencalonan kembali sebagai Gubernur Gorontalo.

"Saya tak takut karena saya tak korupsi dan tak makan uang rakyat. Jika bersih, tak korupsi, ya tak perlu lari," tegasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Mau Bentuk 'Presidential Club', Pengamat: Kalau Diformalkan, Berapa Lagi Uang Negara Dipakai?

Prabowo Mau Bentuk "Presidential Club", Pengamat: Kalau Diformalkan, Berapa Lagi Uang Negara Dipakai?

Nasional
Hadiri MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10 di Meksiko, Puan: Kepemimpinan Perempuan adalah Kunci Kemajuan Negara

Hadiri MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10 di Meksiko, Puan: Kepemimpinan Perempuan adalah Kunci Kemajuan Negara

Nasional
Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

Nasional
Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

Nasional
Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Nasional
Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

BrandzView
Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

Nasional
KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

Nasional
Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Nasional
Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Nasional
Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Nasional
Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Nasional
Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Nasional
Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Nasional
JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang 'Toxic'

JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang "Toxic"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com