Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Selain Komisaris Bhakti Investama, KPK Juga Cegah Hendy Anuranto

Kompas.com - 11/06/2012, 19:00 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com -  Komisi Pemberantasan Korupsi juga mengajukan permohonan cegah atas nama Hendy Anuranto di samping mencegah komisaris PT Bhakti Investama, Antonius Z Tonbeng. Juru Bicara KPK, Johan Budi mengatakan, pencegahan itu terkait penyidikan kasus dugaan suap ke pegawai pajak, Tommy Hindratno oleh pengusaha James Gunarjo.

"KPK melakukan pencegahan atas nama Antonius Z Tonbeng (PT Bhakti Investama) dan Hendy Anuranto (swasta) terkait penyidikan dugaan pemberian dan penerimaan uang oleh pegawai pajak TH (Tommy Hindrato) dari wajib pajak JG (James Gunarjo)," kata Johan melalui pesan singkat, Senin (11/6/2012).

Permohonan cegah tersebut dikirimkan KPK ke Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 8 Juni lalu. Secara terpisah, Kepala Bagian Humas Ditjen Imigrasi, Maryoto mengatakan telah mencegah Antonius selama enam bulan ke depan terhitung sejak 8 Juni 2012.

Kasus dugaan suap terhadap pegawai pajak Tommy ini berawal saat penyidik KPK menangkap tangan Tommy bersama James di sebuah rumah makan di Jakarta, Rabu (6/6/2012). Dalam penangkapan tersebut, KPK juga membawa Hendy ke kantor KPK untuk ikut diperiksa. Hendy diduga sebagai ayah dari Tommy.

Setelah diperiksa bersama, KPK melepaskan Hendy karena dianggap tidak terlibat kasus dugaan suap dengan alat bukti Rp 280 juta tersebut. Sementara Tommy dan James, kini menjadi tersangka dan ditahan.

Adapun James, diduga memiliki kaitan dengan PT Bhakti Investama. Menurut Ketua KPK, Abraham Samad, pihaknya menelusuri keterlibatan PT Bhakti Investama dalam kasus dugaan suap ini.

"Karena ada keterlibatan wajib pajak dari perusahaan cukup besar, yaitu PT Bhakti Investama, maka KPK melakukan penyidikan kasus ini secara intensif agar kita bisa membongkar permainan dalam mafia perpajakan yang selama ini terjadi," kata Abraham melalui pesan singkat, Minggu (10/6/2012).

PT Bhakti Investama melalui kuasa hukumnya, Andi Simangungsong, membantah teribat kasus ini. Menurut Andi, PT Bhakti Investama tidak memiliki kaitan dengan James maupun Tommy.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    [POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

    [POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

    Nasional
    Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

    Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

    Nasional
    PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

    PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

    Nasional
    Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

    Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

    Nasional
    PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

    PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

    Nasional
    ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

    ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

    Nasional
    Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

    Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

    Nasional
    PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

    PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

    Nasional
    Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

    Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

    Nasional
    Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

    Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

    Nasional
    Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

    Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

    Nasional
    Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

    Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

    Nasional
    Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

    Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

    Nasional
    Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

    Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com