Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mampukah Indonesia Jadi Negara Adidaya?

Kompas.com - 06/06/2012, 17:49 WIB
Maria Natalia

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei Soegeng Sarjadi Syndicate (SSS) menunjukkan bahwa 80,7 persen responden di 33 provinsi di Indonesia percaya bahwa dengan kepemimpinan yang baik, Indonesia akan menjadi negara adidaya.

"Mereka optimistis bahwa Indonesia menjadi negara maju, sejahtera dan kuat. Mereka juga percaya negara ini akan menangkan persaingan global," kata Koordinator SSS, Muhammad Dahlan, di Jakarta, Rabu (6/6/2012).

Menurut Dahlan, sebanyak 31,9 persen responden percaya indikator utama negara adidaya adalah rakyat sejahtera. Dalam hal ini terpenuhi secara cukup kebutuhan sandang, pangan dan papan.

Selain itu, sebanyak 21,4 persen responden menilai kualitas pendidikan dan kesehatan yang baik dan terjangkau juga menjadi indikator penting. Sebagian responden, 17 persen menganggap negara perlu menyediakan lapangan kerja luas untuk itu. Sebanyak 10,8 persen menyatakan perdagaan dan perekonomian harus kuat.

Tak hanya itu, 7,6 persen menyebut ilmu pengetahuan dan teknologi harus dikembangkan untuk menjadi negara adidaya. "4,7 persen masyarakat menilai pertahanan dan keamanan harus kuat. 2,6 persen menyebut Indonesia harus memiliki 2,6 industri modern untuk itu dan 1,3 persen harus aktif menjaga perdamaian dunia, kalau ingin mewujudkan negara adidaya," jelasnya.

Budayawan Indonesia Radar Panca Dhana yang hadir dalam acara paparan survei ini mengungkapkan, masih kurang satu indikator dalam hasil survei itu. Satu indikator tersebut yaitu kebudayaan.

Indonesia, kata dia, tak bisa berkembang pesat tanpa kebudayaannya yang beranekaragam. Jika budaya dilupakan, bukan tidak mungkin Indonesia pun akan ikut meluntur di tengah kemajuan dunia.

"Tak akan lengkap negara ini jika tidak ada budaya. Kita harus berani main politik di dunia, bisa melalui kebudayaan. Jika tidak berani selamanya kita akan tetap begini," kata dia.

Pengamat politik, J Kristiadi punya pendapat lain soal Indonesia menjadi negara adidaya. Ia menyatakan, Indonesia mampu jika pemimpinnya juga mampu menggerakkan bangsa ini. "Kita semua memimpikan itu, saya setuju kita harus jadi negara adidaya, tapi ingatkan pemimpin kita dulu untuk wujudkan hal itu. Kita pasti mampu," tegasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Nasional
Dilema Prabowo Membawa Orang 'Toxic'

Dilema Prabowo Membawa Orang "Toxic"

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Nasional
Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Nasional
Menakar Siapa Orang 'Toxic' yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Menakar Siapa Orang "Toxic" yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Nasional
Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com