Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ignatius Mengaku Menyesal Bantu Anas

Kompas.com - 06/06/2012, 17:20 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Politisi Partai Demokrat, Ignatius Mulyono, mengaku menyesal menanyakan penyelesaian sertifikat lahan pusat pelatihan olahraga Hambalang, Jawa Barat, kepada Ketua Badan Pertanahan Nasional Joyo Winoto. Akibat langkah itu, dia terseret dalam kasus Hambalang.

"Saya super sangat menyesalkan. Saya sudah mengabdi di lingkungan militer dari pangkat bintang dua sampai mayor jenderal. Saya sudah mengabdi 32 tahun. Mulai 1998, saya di DPR. Saya menjunjung tinggi apa yang saya lakukan untuk bangsa dan negara. Saya sangat menyesalkan terjadinya kasus itu karena itu sesuatu yang tidak sepatutnya dikerjakan," kata Ignatius di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu ( 6/6/2012 ).

Ignatius mengatakan, ia menanyakan masalah sertifikat lahan Hambalang hanya sebagai bentuk loyalitas kepada pemimpin Fraksi Demokrat saat itu, yakni Anas Urbaningrum. Siapa pun yang dimintai tolong saat itu, kata dia, pasti melakukan hal yang sama.

Apalagi, kata Igantius, saat itu ia menjadi anggota Komisi II yang juga membidangi masalah pertanahan. Menurut dia, tidak ada imbalan apa pun atas perintah itu. "Itu super-super gratis," katanya.

Ignatius mengaku tak tahu-menahu soal pengalokasian anggaran untuk proyek Hambalang yang mencapai Rp 1,2 triliun. "Saya hanya dimintai tolong. Bahwa suratnya sudah selesai, saya ambil dan serahkan kepada ketua fraksi (Anas)," katanya.

Seperti diberitakan, Ignatius menjadi salah satu saksi dalam penyelidikan proyek Hambalang di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam berita acara pemeriksaan Nazaruddin, Anas disebut sebagai pihak yang mengatur proyek pembangunan Hambalang. Nazaruddin mengaku diminta Anas untuk menyelesaikan sertifikat lahan di Hambalang. Atas dasar itulah, Nazaruddin kemudian menghubungi Ignatius.

Anas telah berkali-kali membantah tuduhan itu. KPK masih terus menyelidiki kasus itu dan belum menjerat satu pun tersangka.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

    Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

    Nasional
    Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

    Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

    Nasional
    KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

    KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

    Nasional
    Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

    Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

    Nasional
    Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

    Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

    Nasional
    KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

    KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

    Nasional
    Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

    Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

    Nasional
    Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

    Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

    Nasional
    Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

    Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

    Nasional
    Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

    Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

    Nasional
    Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

    Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

    [POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

    Nasional
    Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

    Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

    Nasional
    PKS Janji Fokus jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

    PKS Janji Fokus jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com