Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tokoh Bangsa Jangan Lupakan Pancasila

Kompas.com - 03/06/2012, 10:33 WIB
Imam Prihadiyoko

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Dewan Direktur Lembaga Kajian Publik Sabang-Merauke Circle (SMC), Syahganda Nainggolan, meminta semua kekuatan tokoh bangsa, baik dalam pemerintahan, politik, maupun kemasyarakatan untuk mengembalikan tegaknya nilai-nilai Pancasila. Upaya ini perlu dilakukan agar suasana kehidupan bernegara serta bermasyarakat dapat terwujud secara berdaulat, harmonis, dan melahirkan kemartabatan rakyat untuk hidup sejahtera.

"Jangan lupakan Pancasila," ujar Syahganda, Senin (3/6/2012) di Jakarta, terkait peringatan hari lahir Pancasila yang jatuh pada 1 Juni.

Menurut dia, para tokoh bangsa tidak boleh bersikap abai atas terjadinya kemerosotan nilai Pancasila. Pengabaian ini membuat keadaan masyarakat kehilangan pedoman luhur dalam berbangsa.

"Lihat saja kondisi sekarang, terkikisnya hasrat solidaritas sosial maupun persatuan nasional, lemahnya pengaturan kepentingan rakyat terhadap modal asing, berkembangnya perekonomian kapitalisme yang antirakyat dan sangat neoliberalistik, serta hilangnya kebanggaan pada nasionalisme keindonesiaan," tuturnya. 

Terlebih kagi, kata Syahganda, kondisi sosial kemasyarakatan semakin mencemaskan karena mudah tersentuh konflik, baik horizontal maupun vertikal, sementara tatanan hukum yang mengendur dan tidak sepenuhnya mengayomi rasa keadilan rakyat juga begitu memprihatinkan.  

Ia menilai, akibat terabaikannya nilai-nilai Pancasila, kesulitan hidup ekonomi rakyat pun menjadi mencolok karena pemerintah lebih membela pelaku ekonomi bebas berjiwa kapitalis sekaligus berwujud neoliberalis. "Ini kan hanya terkonsentrasi untuk menguntungkan segelintir pihak yang bekerja sama dengan jaringan kapitalisme internasional dan pemegang kekuasaan," ujarnya.

Syahganda mengemukakan, tatanan ekonomi nasional sejauh ini tidak berkiblat pada keberadaan rakyat sebagai pemilik kedaulatan negara. Oleh karena itu, diperlukan pembebasan dari kungkungan perekonomian neoliberalisme terhadap bentuk-bentuk ekonomi kerakyatan agar tercipta revitalisasi ataupun kemandirian nasib rakyat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Nasional
Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com