Reformasi dalam Pusaran Korupsi

Jika merujuk masa Orde Baru, kondisi tak selalu bagus seperti yang dibayangkan. Harga yang harus dibayar untuk stabilitas politik masa lalu terhitung tinggi. Dalam istilah Max Lane, seorang penulis dan aktivis Indonesianis, harga untuk mencapai stabilitas sosial-politik-ekonomi itu selain berbagai catatan pelanggaran hak asasi juga ”memutus memori kolektif publik” atas kesadaran berbangsa yang dicapai selama perang kemerdekaan.

Hilangnya kader pemimpin

Sebuah pertanyaan mendasar diajukan Pramoedya Ananta Toer saat perayaan ulang tahunnya ke-81 sebagaimana dimuat dalam buku Bangsa yang Belum Selesai (2007).

Mengapa pemuda yang gemilang menyingkirkan rezim Soeharto yang didukung tentara tidak menghasilkan tokoh yang memiliki otoritas nasional seperti perubahan sebelumnya?

Rupanya sejumlah partai politik berhasil ”mengooptasi” beberapa aktivis reformasi. Langkah itu dilakukan dengan harapan parpol mendapatkan legitimasi publik dan memperoleh kader berkualitas. Ironisnya, di kemudian hari terbukti, sebagian dari aktivis ini tak banyak menaikkan pamor parpol. Sebaliknya, sebagian dari mereka justru terlibat dalam berbagai kasus korupsi.

Direktur Eksekutif Nusantara Centre Yudhie Haryono dalam penelitiannya juga mendapatkan fakta, merebaknya fenomena aktivis yang korup tak terlepas dari beban psikologi individual di masa lalu.

Beban itu berupa ”dendam” atas kondisi ketertinggalan yang membelit para aktivis di masa lalu. Akibatnya, pada saat meraih kekuasaan, mereka cenderung nekat melakukan perbuatan melanggar hukum.

(Litbang Kompas)