Denny: Jangan Sampai PTUN Jadi Benteng Koruptor

Kompas.com - 20/05/2012, 08:34 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorTri Wahono

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Denny Indrayana menilai, upaya hukum tata usaha negara yang dilakukan Agusrin M Najamuddin melalui kuasa hukumnya, Yusril Ihza Mahendra merupakan upaya mempertahankan posisi Agusrin selaku Gubernur Bengkulu meskipun yang bersangkutan divonis korupsi oleh Mahkamah Agung.

Upaya tersebut, kata Denny, tidak patut dilakukan karena bertentangan dengan Undang-Undang Pemda sekaligus mengorbankan rakyat Bengkulu.

"Jika terus dibiarkan, PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) akan menjadi benteng pertahanan bagi kepala daerah yang telah divonis terbukti korupsi. Hal demikian sangat mengganggu agenda pemberantasan korupsi, tidak dapat dibiarkan dan karenanya harus dilawan," kata Denny melalui pesan singkat yang diterima Kompas.com, Sabtu (19/5/2012) kemarin.

Agusrin Najamuddin mengajukan gugatan ke PTUN yang meminta penundaan pelaksanaan Keputusan Presiden No.48/P Tahun 2012 tanggal 2 Mei 2012 yang mengesahkan pengangkatan H Junaidi Hamsyah yang kini menjabat Wakil Gubernur/Plt Gubernur Bengkulu menjadi gubernur definitif menggantikan Agusrin.

Gugatan tersebut pun dikabulkan PTUN Jakarta melalui putusan sela. Selain menunda pelaksanaan Keppres tersebut, Putusan PTUN Jakarta itu juga memerintahkan Tergugat I (Presiden RI), Tergugat II (Menteri Dalam Negeri RI), dan Tergugat III (Wagub/Plt Gubernur Bengkulu) untuk mentaati putusan sela tersebut.

Denny menilai, putusan PTUN Jakarta tersebut perlu dikritisi. Pemberhentian tetap Agusrin selaku Gubernur Bengkulu dan mengangkat Wakil Gubernurnya sebagai Gubernur definitif sudah seharusnya dilakukan sesuai dengan UU Pemda.

"Kasasi MA telah menyatakan Agusrin terbukti korupsi, dan karenanya sesuai UU Pemda, dia harus diberhentikan tetap," ujar Denny.

Alasan Yusril yang mengatakan kalau kasasi MA tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Agusrin tengah mengajukan peninjauan kembali, katanya, merupakan suatu kekeliruan.

"Peninjauan Kembali jelas-jelas tidak menunda eksekusi. Dengan putusan MA, yang merupakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, pemberhentian Agusrin sudah benar dan sah secara hukum," tegas Denny.

Selain itu, lanjutnya, argumentasi ancaman hukumannya kurang dari lima tahun juga keliru dan merupakan informasi yang menyesatkan.

"Agusrin dituntut antara lain dengan Pasal 2 dan 3 UU Tipikor yang ancaman hukumannya nyata-nyata lebih dari lima tahun," tambah Denny.

Sebelumnya Yusril beragumen kalau UU Pemda yang mengharuskan Agusrin diberhentikan, tidak dapat dilaksanakan lantaran ancaman hukuman pasal korupsi yang dikenakan ke Agusrin hanya empat tahun.

Pasal 30 ayat 1 UU 32 Tahun 2004 Tentang Pemda berbunyi "Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara oleh Presiden tanpa melalui usulan DPRD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan".



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KSAU Tinjau Pembangunan Satuan Peluru Kendali NASAMS

KSAU Tinjau Pembangunan Satuan Peluru Kendali NASAMS

Nasional
Periksa Nurhadi, KPK Konfirmasi soal Barang-barang yang Disita

Periksa Nurhadi, KPK Konfirmasi soal Barang-barang yang Disita

Nasional
Periksa Bupati Blora, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari PT Dirgantara Indonesia

Periksa Bupati Blora, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari PT Dirgantara Indonesia

Nasional
Tommy Soeharto Keberatan Namanya Dicatut dalam Kepengurusan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Tommy Soeharto Keberatan Namanya Dicatut dalam Kepengurusan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Nasional
Ekonomi Indonesia Terkontraksi, Kemensos Percepat Penyaluran Bansos

Ekonomi Indonesia Terkontraksi, Kemensos Percepat Penyaluran Bansos

Nasional
Sejauh Ini, Kedua Terpidana Kasus Novel Baswedan Belum Dijatuhi Sanksi Etik

Sejauh Ini, Kedua Terpidana Kasus Novel Baswedan Belum Dijatuhi Sanksi Etik

Nasional
Capai Target Bauran Energi 23 Persen, Indonesia Kerja Sama dengan Inggris Luncurkan Program Mentari

Capai Target Bauran Energi 23 Persen, Indonesia Kerja Sama dengan Inggris Luncurkan Program Mentari

Nasional
Jaksa Pinangki Mangkir Panggilan, Komisi Kejaksaan: Atasannya Kirim Surat

Jaksa Pinangki Mangkir Panggilan, Komisi Kejaksaan: Atasannya Kirim Surat

Nasional
Tanggapi Klaim Risma, Satgas Sebut Zonasi Risiko Covid-19 Kewenangan Pusat

Tanggapi Klaim Risma, Satgas Sebut Zonasi Risiko Covid-19 Kewenangan Pusat

Nasional
Masyarakat Diminta Bersikap Sempurna Saat Pengibaran Merah Putih di Istana

Masyarakat Diminta Bersikap Sempurna Saat Pengibaran Merah Putih di Istana

Nasional
Awas, Ada Sarang Burung Walet Palsu Berbahan Bihun

Awas, Ada Sarang Burung Walet Palsu Berbahan Bihun

Nasional
Marak Klaim Obat Covid-19, Kemenristek Imbau Masyarakat Cermati 3 Hal

Marak Klaim Obat Covid-19, Kemenristek Imbau Masyarakat Cermati 3 Hal

Nasional
Satgas Covid-19 Akui Kemampuan Contact Tracing Masih Rendah

Satgas Covid-19 Akui Kemampuan Contact Tracing Masih Rendah

Nasional
Tak Ikuti Saran Kemenkes, KPU Bakal Beri Sarung Tangan ke Pemilih di TPS

Tak Ikuti Saran Kemenkes, KPU Bakal Beri Sarung Tangan ke Pemilih di TPS

Nasional
Partai Berkarya Kubu Tommy Soeharto Akan Tempuh Jalur Hukum Terkait SK Kemenkumham

Partai Berkarya Kubu Tommy Soeharto Akan Tempuh Jalur Hukum Terkait SK Kemenkumham

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X