BPK Minta Itjen Kementerian Laporkan Tiket Palsu

JAKARTA, KOMPAS.com — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) meminta inspektorat jenderal (Itjen) di kementerian dan lembaga pemerintah untuk segera melaporkan aparat hukum jika menemukan indikasi pemborosan anggaran dari sisi manipulasi perjalanan dinas dengan cara pembuatan tiket, boarding pass, dan kuitansi palsu.

"Jangan ditahan-tahan, apalagi untuk membela korps dan koleganya. Laporkan segera agar praktik curang birokrasi kita bisa dikikis dan pemerintahan berjalan baik dan bersih," ucap Wakil Ketua BPK, Hasan Bisri, saat dihubungi Kompas di Jakarta, Kamis (17/5/2012) malam ini.

Itjen adalah bagian dari struktur organisasi di kementerian dan lembaga pemerintah yang mengawasi dan melaporkan secara internal adanya penyimpangan dalam pelaksanaan anggaran di kementerian dan lembaga.

Menurut Hasan, jika pencegahan kecurangan dan penyimpangan anggaran bisa diterapkan secara dini oleh para Itjen kementerian dan lembaga, maka prinsip pelaksanaan anggaran yang bersih, transparan, serta akuntabel dapat dilaksanakan secara baik dan menyeluruh, termasuk ditiru dan diteladani di daerah.

Hasan menyebutkan, Itjen di kementerian dan lembaga pemerintah kerap kali menemukan adanya laporan perjalanan dinas yang fiktif atau digelembungkan (mark-up).

BPK memperkirakan, dalam setahun perjalanan dinas mencapai Rp 18 triliun. Jika terjadi manipulasi melalui tiket dan boarding pass serta kuitansi palsu hingga 40 persen, maka rata-rata penyimpangan anggaran sebesar lebih dari Rp 5,2 triliun.