Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

5 Hari di Jerman, Komisi I Habiskan Rp 1,14 Miliar

Kompas.com - 07/05/2012, 18:45 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat membantah kritikan Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) di Jerman dan Nahdlatul Ulama (NU) Cabang Istimewa Jerman bahwa kunjungan kerja (kunker) ke Jerman hanya menghambur-hamburkan uang negara. Kritikan itu dituding tidak rasional dan tidak berdasarkan fakta.

"Kunjungan kerja itu akuntabel dan tidak terjadi penyimpangan keuangan negara," kata Wakil Ketua Komisi I DPR Hayono Isman di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (7/5/2012).

Hayono menjelaskan, total pengeluaran kunker selama lima hari itu sebesar 114.873 dollar AS atau sekitar Rp 1,14 miliar. Ada 11 anggota Komisi I dari empat fraksi yang ikut, yakni Fraksi Partai Demokrat, Partai Golkar, PDI Perjuangan, dan Partai Keadilan Sejahtera.

Hayono menyayangkan sikap PPI Jerman dan NU cabang Jerman yang tidak memberi kesempatan pihaknya untuk menjelaskan agenda kunker. Seperti diketahui, para pelajar Indonesia di Jerman langsung meninggalkan ruang pertemuan di Kantor KBRI seusai menyampaikan kritikan kepada rombongan Komisi I.

Hayono menjelaskan, pihaknya melakukan sejumlah pertemuan selama kunker seperti, mendatangi pabrik MBT Leopard di Munich, serta bertemu dengan koalisi partai berkuasa dan Komisi Pertahanan Parlemen di Jerman. Pertemuan lain dengan pihak Kementerian Ekonomi dan Teknologi Jerman, Kementerian Luar Negeri Jerman, dan Duta Besar RI.

Ketua tim rombongan itu menilai kritikan para pelajar di Jerman lantaran ketidaktahuan agenda kunker. Menurut dia, para pelajar mengkritik atas dasar pengalaman kunker sebelumnya yang dinilai tidak efektif, yakni ketika parlemen Jerman reses. "Apesnya, kita yang kena getahnya," ucap dia.

Mengenai kritikan perjalanan dinas, yang mengikutsertakan keluarga, menurut Hayono, hal itu tidak masalah lantaran tidak menggunakan uang negara. "Yang bawa pendamping pakai anggaran pribadi, bukan negara," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com