Wacana "Justice Collaborator" Rawan Negosiasi Politik

JAKARTA, KOMPAS.com — Upaya untuk menggiring tersangka Angelina Sondakh sebagai justice collaborator, saksi pelaku yang mau bekerja sama untuk membongkar kejahatan, dalam kasus korupsi wisma atlet SEA Games, dianggap tidak efektif. Pasalnya, mantan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat itu merupakan aktor penting dalam kasus tersebut.

Selama ini dia juga tidak menunjukkan iktikad baik untuk bekerja sama, termasuk ketika menjadi saksi dalam pengadilan dengan terdakwa Muhammad Nazaruddin dalam kasus yang sama.

"Jangan sampai wacana justice collaborator itu justru menjadi pintu masuk untuk terjadi negosiasi dan kompromi atas substansi perkara hukum dan melemahkan proses penyidikan. Tawaran itu agak mencurigakan," kata Hendardi, Ketua Badan Pengurus Setara Institute, Kamis (3/5/2012) di Jakarta.

Hendardi menilai, ketertarikan beberapa elite Partai Demokrat untuk mendorong Angelina menjadi justice collaborator juga patut dicermati. Ini akan menciptakan komunikasi dekat antara KPK, Angelina, dan Partai Demokrat, yang memungkinkan terjadinya tawar-menawar atas substansi perkara hukum.

"Sebaiknya jauhkan pikiran untuk membujuk Angelina sebagai justice collaborator. Strategi penyidikan dengan mengandalkan Angelina justru akan melemahkan KPK dan mendekatkan peluang negosiasi yang bisa menciderai prinsip keadilan," katanya.

KPK diharapkan sungguh-sungguh menggunakan bukti-butki yang ada untuk menjerat aktor-aktor utama. Jangan sampai isu justice collaborator itu justru menghilangkan isu-isu besar lain.

KPK telah menetapkan Angelina sebagai tersangka dalam kasus suap wisma atlet SEA Games dan proyek pengadaan pembangunan fasilitas sarana pendidikan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Anggota DPR itu kini menjadi tahanan KPK.

Jika Angelina mau menjadi justice collaborator, KPK berjanji meringankan tuntutan hukum terhadapnya.