Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Isu Pabrik sebagai Isu Publik

Kompas.com - 27/04/2012, 02:20 WIB

Aksi juga menuntut dihapusnya sistem kerja waktu tertentu (outsource) dan praktik pelarangan berserikat oleh pengusaha.

Pengajar di Unika Atma Jaya Jakarta dan kandidat doktor hukum perburuhan dari Universitas Leiden, Surya Chandra, mengatakan, kesadaran membawa isu pabrik menjadi isu publik merupakan hasil pergulatan aktivis buruh sendiri.

Isu yang mereka perjuangkan awalnya untuk kepentingan sendiri, tetapi kemudian disadari isu tersebut juga jadi kepentingan masyarakat luas. ”Itu hasil temuan mereka sendiri melalui diskusi-diskusi buruh,” kata Surya.

Isu bersama itu lalu menjadi pengikat gerakan.

Sejarah

Sejak pemerintah meratifikasi Konvensi Nomor 87 Organisasi Buruh Internasional (ILO) tentang kebebasan berserikat pada 1998, organisasi buruh tumbuh subur. Rekson Silaban dalam diskusi buruh di LIPI, Selasa lalu, mengingatkan, salah satu ukuran keberhasilan perjuangan buruh adalah perjanjian kerja bersama (PKB) antara buruh dan pemberi kerja. Jumlah PKB sejak ratifikasi Konvensi ILO tetap 11.000-an, sementara jumlah peraturan perusahaan yang dibuat pengusaha 44.000.

Selain itu, meski upah secara nasional meningkat 8-10 persen per tahun, bila memperhitungkan inflasi dalam 10 tahun terakhir, menurut Bank Dunia, justru turun 2 persen.

Kamis kemarin terjadi dialog nasional di antara tiga konfederasi buruh. Presiden KSPSI ”Pasar Minggu” (karena berkantor di Jalan Raya Pasar Minggu) Andi Gani Nena Wea menyebut dialog nasional tersebut adalah dialog pertama di antara SP/SB.

”Buruh butuh payung kuat dan besar untuk memayungi gerakan bersama. Kami menyiapkan Manifesto Buruh yang menjadi cetak biru perjuangan buruh ke depan,” kata Andi.

Puncak ujian adalah pembacaan Manifesto Buruh di Gelora Bung Karno pada 1 Mei dan peresmian Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI).

Menurut Iqbal, MPBI adalah payung konfederasi dan federasi buruh dan pekerja se-Indonesia. MPBI tidak memiliki jabatan struktural, dipimpin presidium dari Presiden KSPI, KSPSI, KSBSI. Badan pekerja terdiri atas sekretaris jenderal konfederasi dan federasi. MPBI mengorganisasi gerakan, isu, dan strategi di pusat dan daerah. Penyatuan tanpa persatuan ini, menurut Surya Chandra, penting dan bertemu dalam isu bersama.

Sejarah baru gerakan buruh mulai ditulis. Apa hasilnya, tergantung apakah buruh mampu membangun sistem kepemimpinan dan organisasi yang transparan dan demokratis serta tak lumpuh oleh godaan partai politik atau tekanan pengusaha. (Orin Basuki/Suhartono)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com