Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ikrar: Golkar Harus Berpikir Beribu Kali Usung Ical

Kompas.com - 23/04/2012, 18:07 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Ikrar Nusa Bhakti, mengatakan, Partai Golkar perlu mempertimbangkan dengan matang pencalonan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie alias Ical sebagai calon presiden dalam Pemilu 2014. Menurut dia, Partai Golkar harus belajar dari dua kali kegagalan dalam pencalonan sebelumnya.

Ikrar mengatakan, ketika Pemilu 2004, Partai Golkar membuka ruang bagi calon eksternal dalam konvensi Partai Golkar. Akibatnya, dukungan internal terhadap Wiranto tak bulat lantaran bukan tokoh internal. "Demikian juga dengan Jusuf Kalla yang tiba-tiba menyatakan diri sebagai capres. Ya, akibatnya seperti itu (kalah dalam Pemilu 2009)," kata Ikrar di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (23/4/2012).

Ikrar menilai tidak masalah dengan percepatan rapat pimpinan nasional (rapimnas) Partai Golkar dari Oktober 2012 ke Juli 2012. Masalah utamanya, kata dia, jika rapimnas itu tidak membuka ruang bagi tokoh lain selain Ical untuk menjadi capres.

"Buat saya, mau rapimnas dipercepat atau tidak, yang penting mekanismenya benar dan ukurannya jelas. Ukuranya bukan cuma ketua umum, tetapi elektabilitas dia, kepemimpinan dia, dedikasi dia untuk Golkar, dan juga dedikasi dia untuk masyarakat secara keseluruhan. Tidak harus ketua umum dong," ucapnya.

Ikrar sependapat jika penentuan calon dengan melihat hasil survei. "Tapi tidak boleh ada penipuan-penipuan hasil survei seperti kata Fadel Muhammad (Wakil Ketua Umum Partai Golkar) yang mengatakan hasil survei dimenangkan Ical. Padahal, (hasil survei) yang paling tinggi Jusuf Kalla. Malah Ical di bawah Akbar. Nah kalau itu benar, harusnya mereka berpikir tidak hanya dua kali ya, tapi seribu kali untuk mencalonkan Ical jadi capres," kata Ikrar.

Ikrar juga meragukan pernyataan DPD Partai Golkar Jawa Timur yang mendukung Ical sebagai capres jika melihat kasus lumpur Lapindo di Sidoarjo. "DPD Jatim itu mewakili daerah mana? Kalau dia tidak mewakili daerah tapal kuda atau daerah lumpur, ya sah-sah saja. Tapi kalau dia mewakili daerah Sidoarjo, saya pikir dia akan berpikir dua kali," pungkasnya.

Seperti diberitakan, Ical dalam waktu dekat akan bertemu dengan para senior Partai Golkar untuk membicarakan percepatan rapimnas serta pencalonan dirinya sebagai capres. Tokoh yang akan ditemui Ical yakni Akbar Tandjung, Jusuf Kalla, Ginanjar Kartasasmita, Siswono Yudhohusodo, Abdul Latief, dan Sultan Hamengku Bowono X. Rencananya, pertemuan itu akan digelar setelah rapat pleno DPP Partai Golkar pada 27 April nanti.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

    Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

    Nasional
    Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Nasional
    Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Nasional
    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Nasional
    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Nasional
    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Nasional
    'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

    "Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

    Nasional
    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Nasional
    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    Nasional
    Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

    Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

    Nasional
    Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

    Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

    Nasional
    Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

    Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

    Nasional
    Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

    Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

    Nasional
    KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

    KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com