Inilah Wawancara "Kompas" dengan Zaini Abdullah

Itulah sebabnya saya heran. Saya dengar bahwa semua ingin menjadi PNS. Apa pun mereka korbankan. Jual tanah untuk menjadi PNS. Itu sayang sekali. PNS itukan bukan segala-galanya. Tak menjadi PNS seakan-akan hilang kepercayaan diri mereka. Ini yang kami coba alihkan dengan cara mengikutrsertakan swasta. Pendidikan menjadi sangat penting.

Dengan mencoba mengalihkan ini, dengan mengutamakan pendidikan yang cepat dan profesional, seperti pendidikan kejuruan. Dengan demikian, mereka yang tamat langsung bisa bekerja membidangi tentang apa yang sudah mereka pelajari. Percaya pada diri sendiri dan mampu mengelola bidang yang dipelajari sehingga mereka akan berdiri di atas kaki sendiri.

Ini perlu bantuan-bantuan perbaikan irigasi, pemberdayaan nelayan, juga penting sekali diadakan dalam jangka waktu pendek adalah koperasi untuk menampung hasil perkebunan, persawahan, dan perikanan. Dengan demikian, mereka membeli produk petani dengan harga yang pantas. Selama ini, kan, mereka menjual kepada cukong-cukong, yang menjualnya ke Medan dengan harga murah dan menjualnya kembali ke Aceh dengan harga tinggi. Yang rugi rakyat Aceh sendiri.

MOU Helsinki belum tecermin secara keseluruhan dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh, apa yang akan dilakukan nanti?

Ini termasuk di dalam visi dan misi kami, di mana untuk melanjutkan perdamaian yang ada supaya merata. Itu poin-poin yang harus diterapkan dalam UUPA.

Kami sadari bahwa masih banyak poin-poin MOU yang belum diwujudkan oleh gubernur terdahulu, misalnya Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 2005 yang menyangkut implementasi MOU kepada pihak-pihak terkait, salah satunya kepada gubernur, yaitu mempersiapkan undang-undang untuk pemerintahan Aceh, dan hal ini sudah ditatkan UU Nomor 11 Tahun 2006 (UUPA), selanjutnya masalah batas wilayah Aceh, simbol, himne, lambang, bendera, dan Lembaga Wali Nanggroe, tetapi hal ini belum terlaksana sampai sekarang, di samping beberapa hal lain yang belum terakomondasi dalam UUPA, dan ini semua akan dibentuk tim untuk menyisir kembali hal-hal yang belum terakomodasi tersebut.

Perlu proses dan lobi-lobi ke pusat untuk dapat mewujudkan implementasi MOU Helsinki secara total karena tindak lanjutnya mau tidak mau harus berupa undang-undang. Nah, apa yang akan dilakukan nanti?

Itu sudah kami lakukan, kami sudah adakan diskusi dan konsolidasi dengan pemerintah pusat. Kami sudah menjalankan hal-hal tersebut. Akan tetapi, realisasinya belum tampak seperti yang diharapkan. Namun, belakangan, dengan telah kembalinya pihak CMI (Crisis Management Initiative) untuk meneruskan kerja mereka walaupun kali ini bukan sebagai mediator, tetapi pemantau. Kami sudah bertemu beberapa kali dengan mereka. Ini hal-hal yang kami bicarakan dengan hal-hal yang semestinya dibicarakan dengan pemerintah pusat.

Jadi, saya kira kami sudah ada kata yang sepakat untuk itu. Jika tak ada hal-hal lain, ini akan tercapai. Ini juga salah satu poin di dalam komitmen bersama antara Partai Aceh dengan Kementerian Dalam Negeri melalui Dirjen Otda. Itu sebabnya pada waktu itu kami tak ingin mendaftar sebagai calon.

Dua kali kami bertemu, pertama Oktober, dan kedua Desember. Yang sudah kami setujui bersama ada 4 hal, yaitu pilkada ditunda, ada penjabat gubernur, diterima putusan MK, dan yang keempat lain kali tak boleh ada pemangkasan atas pasal-pasal dalam UU Pemerintahan Aceh, serta poin-poin dalam MOU Helsinki harus diimplementasikan.

Dalam beberapa perundingan, Aceh dikhianati pemerintah pusat, apakah ada keyakinan untuk dapat mendorong terimplementasikannya MOU Helsinki?

Saya kira sudah menjadi bagian dari upaya konsolidasi dan komunikasi dengan pemerintah pusat. Di sini saya fokuskan kepada tiga perkara, yaitu keikhlasan, ketulusan, dan keterbukaan. Ini kunci tercapaiannya keadilan. Ini yang menjadi masalah di masa lalu sehingga rakyat Aceh memberontak, dan terakhir kejadian ini. Ini yang kami tunggu dari pemerintah pusat. Sekarang kami damai, damai setelah 30 tahun konflik. Itu harganya darah, nyawa, dan air mata.

Di samping itu, juga ada faktor-faktor lain, seperti kemiskinan, banyak janda-janda, banyak warga kehilangan harta, rumah, dan tak tahu harus ke mana. Jadi, itu yang menjadi pokok persoalan. Kedua belah pihak, tak hanya mereka saja, kami juga. Kami sudah curahkan hati kami berdamai di bawah NKRI. Tuntutan merdeka sudah kami kesampingkan. Sekarang apa yang kami bina adalah apa yang sesuai dengan MOU, perdamaian di bawah NKRI. Jadi, dengan demikian faktor-faktor lain yang bisa mengganggu perdamaian dapat kami buat diskusi face to face, lobi, dan lain sebagiannya. Insya Allah akan berjalan baik, dengan keterbukaan dan kerja sama dengan pemerintah pusat.

Soal Pilkada Aceh

Akan ada luka politik setelah pilkada yang panjang dan penuh kekerasn di Aceh ini, apa yang akan Anda lakukan?

Saya kira kami akan melibatkan semua pihak, berdiskusi dengan semua pihak, di mana sebenarnya persoalan ini, apa sebabnya. Dengan demikian kami kembalikan apa sebenarnya tujuan kami hidup di Aceh. Tak lain pikiran mereka adalah untuk menyejahterakan rakyat Aceh.

Dengan menjadikan ini sebagai tujuan kami, maka saya yakin semua dari kami akan bekerja keras tanpa mementingkan tujuan pribadi dan kelompok, hanya rakyat Aceh. Mereka sudah cukup lama menderita akibat konflik, berulang-ulang. Ini harus diakhiri.

Jelang pilkada, GAM terpecah, akan ada rekonsiliasi politik?

Tak ada perpecahan. Semua yang ada, siapa saja yang terlibat di situ melaksanakan apa yang menjadi amanat dari organisasi. Akan tetapi, apa yang terjadi jauh dari itu. Mereka yang dulu menjalankan pemerintahan waktu itu, bukan sebagai yang punya prinsip yang sama. Saya sebagai salah seorang pucuk pimpinan dan lama berkecimpung di dalam gerakan GAM sejak  1977, kami mendapatkan tempaan yang betul-betul.

Saya berkorban meninggalkan segala hal yang saya punyai, kalau saya berpikir pribadi sebagai dokter zaini, saya pikir sudah cukup, tak perlu lagi yang lain. Akan tetapi, sekarang rakyat Aceh membutuhkan, saya pun terpanggil.

Sejak muda, saya tinggal di pegunungan 4 tahun, setelah itu harus tinggal di luar negeri. Di luar negeri. saya  juga harus memperkenalkan gerakan Aceh ke seluruh dunia, yang alhamdulillah kami dapat berkat arahan dari almarhum. Bersama Wali Mahmud.

Tentunya, kami sebagai orang yang dididik demikian, paham bagaimana menjadi manusia-manusia yang idealis. Adapun yang lain menjadi pihak-pihak pragmatis, mereka datang belakangan. Mereka mungkin baru datang setelah tahun 1998. Mereka bukan dengan fitrah. Mereka tidak sama. Kalau mereka sama tentu akan menggunakan amanat partai.

Mereka hanya menggunakan baju. Akan tetapi, mereka tetap anak-anak kami, rekan-rekan kami, bekerjalah sesuai dengan amanat yang ada. Jangankan konsultasi, jumpa pun tidak pernah. Namun, bagi kami tak ada waktu untuk melihat perubahan-perubahan, yang kami utamakan adalah persatuan rakyat Aceh. Itu yang kami sampaikan dalam kampanye.

Bagaimana jika Irwandi kembali?

Saya kira bukan hanya Irwandi, semua masyarakat terbuka untuk dapat berkecimpung. Ini kepemimpinan tak bisa hanya dipegang Zaini-Muzakir, semua pihak dilibatkan. Mungkin ada pemeriuntah bayangan misalnya, itu contoh. Duduklah orang-orang yang mempunyai keahlian, seperti think tank. Jadi nanti kebersamaan dalam membesarkan sesuatu yang perlu untuk Aceh, itu perlu.