Inilah Wawancara "Kompas" dengan Zaini Abdullah

Apakah orang-orang Partai Aceh saja nantinya yang menikmati pembangunan?

Saya kira kami telah berulang kali memberikan informasi kepada rakyat Aceh. Dulu kami GAM, berubah menjadi KPA (Komite Peralihan Aceh), dan dibolehkan buat partai lokal. Nah, partai lokal ini hasil terakhir dari perjuangan yang begitu lama. Dari semula kami berjuang, kalau tak ada rakyat Aceh kami tak bisa hidup.

Kami ini hanya pion, mengikuti gerakan yang dipimpin Hasan Tiro. Pion agar perubahan di Aceh terjadi. Perubahan yang waktu itu kami pandang tak ada jalan lain kecuali berperang. Jadi bukan untuk memisahkan, tidak ada itu. Jadi untuk mendapatkan suatu tujuan perubahan.

Karena itulah, partai Aceh ini untuk rakyat Aceh. Partai Aceh bukan hanya untuk kombatan, tetapi juga seluruh rakyat Aceh. Kami datang ke Bener Meriah, Aceh Selatan, bukan hanya orang Aceh ada orang Jawa, China. Tanggung jawab yang sama.   

Soal NKRI

Bagaimana komitmen Zaini-Muzakir terhadap NKRI?

Manyangkut dengan komitmen kami terhadap NKRI sebenarnya apa yang telah tercantum dalam konsideran MOU Helsinki, dan juga dengan lahirnya UUPA, telah memperkuat argumentasi bahwa Aceh merupakan bagian dari NKRI dalam Konstitusi Indonesia.  

Apakah Zaini-Muzakir siap untuk terbuka dan transparan dalam masa pemerintahannya ke depan?

Ya, dan salah satu misi kami adalah keterbukaan dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan amanah

Ada 3 jenderal purnawirawan dalam tubuh timses Zaini-Muzakir, apakah mereka kepanjangan tangan dari kekuatan-kekuatan politik di Jakarta?

Bagi kami kehadiran tiga mantan jenderal itu adalah dalam rangka memperkuat komitmen terhadap perdamaian Aceh.

Apakah ada deal politik dengan partai-partai politik di Jakarta terkait kemenangan PA dalam pilkada ini?

Mereka terpanggil untuk memperkuat perdamaian yang sudah tercipta di Aceh.

Pada Pemilu tahun 2009, PA dekat dengan Partai Demokrat dan SBY, bagaimana dengan tahun 2014 nanti?

Pada prinsipnya kami selalu terbuka dan ingin bekerja sama dengan semua pihak, apalagi dengan Pak Susilo Bambang Yudhoyono yang merupakan instrumental dalam usaha perdamaian Aceh.

Sebagai pasangan gubernur dan wakil gubernur Aceh yang diusung oleh Partai Aceh, yang notabene adalah partai yang didirikan para eksponen GAM, bagaimana langkah Zaini-Muzakir nanti untuk meneruskan garis perjuangan GAM?

GAM telah berubah menjadi Partai Politik Lokal (Partai Aceh). PA akan melanjutkan perdamaian berdasarkan MOU Helsinki dan UUPA dalam konstitusi Indonesia.

Bagaimana dengan masa depan syariah Islam di Aceh?

Bagi kami, persoalan Syariat Islam bukanlah hal baru, karena hal ini telah ada, jauh sebelum kita mengenal istilah itu sekarang. Menurut kami, istilah syariat Islam mulai dikembangkan oleh Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), waktu itu yang kemudian dikeluarkannya UU No 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Aceh.

Salah satunya menyangkut dengan Agama, dan peran MPU, selanjutnya dipertegas dalam UU No 18 Tahun 2001 tentang Otsus Aceh. Namun, jauh dari istilah itu, kami sangat konsen dalam hal ini, yang jelas masalah ini menjadi fokus kami untuk melihat Aceh yang lebih baik, khususnya Aceh yang bermartabat, sejahtera, berkeadilan, dan mandiri berlandaskan UUPA sebagai wujud MOU Helsinki.