Gubernur Riau Dicegah KPK

Jakarta, Kompas - Gubernur Provinsi Riau Rusli Zainal dan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Riau Lukman Abbas dicegah ke luar negeri terhitung mulai 10 April sampai 10 Oktober 2012. Pencegahan itu terkait dugaan keterlibatan mereka dalam kasus korupsi proyek Pekan Olahraga Nasional 2012.

Kini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menyidik kasus korupsi terkait perubahan APBD Riau tahun 2012. Perubahan anggaran itu untuk pembangunan arena pada kegiatan PON XVIII di Riau tahun 2012.

Di Jakarta, Kamis (12/4), Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Denny Indrayana membenarkan pencegahan terhadap Rusli dan Lukman Abas itu. ”Permohonan pencegahan dari KPK tertanggal 10 April lalu. Pencegahan berlaku untuk enam bulan,” ujarnya.

Juru Bicara KPK Johan Budi SP di Jakarta menjelaskan, Rusli dicegah ke luar negeri sebab diduga tahu kasus korupsi proyek PON 2012 itu. KPK akan memeriksa Rusli pula.

”Siapa pun dia diperlukan keterangannya karena dianggap tahu kasus itu. Rusli dan Lukman pasti diperiksa. Jadwalnya saya belum tahu,” kata Johan.

Diakui Johan, pencegahan itu untuk memudahkan KPK kalau sewaktu-waktu kedua pejabat tersebut akan dimintai kete- rangan. ”Jadi, saat yang bersangkutan akan diperiksa tidak sedang di luar negeri,” tuturnya.

Tidak di Pekanbaru

Di Pekanbaru, ibu kota Provinsi Riau, kabar pencegahan Rusli dan Lukman sudah merebak dan menjadi perbincangan hangat, terutama di lingkungan pegawai negeri sipil kantor Pemerintah Provinsi Riau. Hanya saja, Rusli tidak dapat dihubungi karena tidak berada di Pekanbaru.

”Pak Gubernur di Jakarta. Beliau berangkat Kamis pagi,” papar Chairul Riski, Kepala Biro Humas Pemprov Riau.

Riski mengakui, kabar pencegahan itu sempat beredar Rabu malam saat rapat paripurna di Gedung DPRD Riau membahas Laporan Pertangungjawaban Jabatan Gubernur Riau tahun 2011. Namun, saat itu belum ada kepastian karena tidak satu pun pejabat Riau yang dapat dikonfirmasi masalah dimaksud.

Kamis, KPK kembali memeriksa sejumlah saksi terkait kasus suap revisi peraturan daerah untuk pembangunan arena menembak di gedung Sekolah Polisi Negara, Pekanbaru. Arena ini juga untuk kepentingan PON.

Mereka yang diperiksa adalah Ketua DPRD Riau Johar Arifin (Partai Golkar) dan lima anggota DPRD. Mereka adalah Zulfan Heri dan Iwa Sirwani Bibra (Partai Golkar), Adrian Ali dan Ramli Sanur (Partai Amanat Nasional/PAN), dan dan Ramli FE (Partai Bintang Reformasi).

Selasa, KPK memeriksa enam anggota DPRD Riau. Mereka adalah Taufan Andoso Yakin (Wakil Ketua DPRD Riau, PAN), M Roem Zen (Partai Persatuan Pembangunan), Tengku Muhazza (Partai Demokrat), Indra Isnaini (Partai Keadilan Sejahtera), Turoechan Asy’ari (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan), dan Abu Bakar Sidik (Partai Golkar).

KPK menetapkan empat tersangka dalam kasus ini. Mereka adalah MFA dan MD (anggota DPRD Riau), EDP (Kepala Pemprov Riau), dan RS (karyawan PT Pembangunan Perumahan).

(ray/sah)