Kompas.com - 12/04/2012, 20:17 WIB
|
EditorTri Wahono

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari diketahui telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh Markas Besar Polri.

Hal itu dinyatakan oleh mantan bawahannya Mulya Hasjmy dan Hasnawaty ketika bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (12/4/2012).

Ia diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan alat kesehatan untuk kejadian luar biasa tahun 2005 senilai Rp 15.548.280.000 yang dilaksanakan Pusat Penanggulangan Masalah Kesehatan RI dengan sistem penunjukan.

Namun, ketika hal ini dipertanyakan, Mabes Polri justru membantahnya.

Menurut Kepala Divisi Humas Polri, Inspektur Jenderal Saud Usman Nasution, hingga saat ini Siti belum memiliki status apapun dalam kasus tersebut.

"Belum, ibu Siti Fadilah belum jadi tersangka," ujar Saud saat jumpa pers di Gedung Humas Polri, Jakarta Selatan, Kamis (12/4/2012).

Menurutnya, pihak Bareskrim datang masih terus mengumpulkan data termasuk dari persidangan kasus tersebut. Jika cukup unsur, Siti bisa menjadi tersangka.

Sejauh ini, kata Saud, baru empat tersangka yang ditetapkan dalam kasus tersebut yaitu MH selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) dan HS selaku panitia pengadaan.

Sementara dari perusahaan rekanan, ditetapkan tersangka MN selaku Direktur Operasional dari PT I, sebagai penyedia barang atau pemenanng lelang dan MS, selaku Direktur Utama dari PT MM sebagai subkontraktor. Berkas keempatnya telah masuk dalam persidangan dan menjadi terdakwa di pengadilan tindak pidana korupsi.

"Nantinya kita sedang menunggu dari dalam persidangan, yang nanti dari beberapa saksi yang sudah digelar nantinya akan terlihat, apakah ibu Siti Fadilah, memenuhi unsur sebagai tersangka atau tidak," terangnya.

Pernyataan Mabes Polri ini berbeda dengan pengakuan dua bawahan Siti tersebut. Jelas dalam persidangan itu, keduanya mengaku diperiksa sebagai saksi untuk tersangka atas nama Siti Fadilah Supari dua pekan lalu.

Namun, Mabes Polri tampaknya "main kucing-kucingan" menjawab kebenaran fakta dalam persidangan itu. Ketika ditanya apakah Mabes enggan mengungkapkan status Siti karena jabatannya sebagi anggota Wantimpres, Saud membantah hal itu.

"Enggak ada urusan (jabatannya). Kalau sudah cukup unsur sebagai tersangka akan kita tetapkan tersangka. Mau di manapun dia bekerja enggak ada pengaruhnya untuk kita. Kita profesional saja," pungkas Saud.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Mahfud Sebut Ada Pihak yang Berupaya Menghambat Kasus Satelit di Kemenhan Dibuka Jelas

    Mahfud Sebut Ada Pihak yang Berupaya Menghambat Kasus Satelit di Kemenhan Dibuka Jelas

    Nasional
    PKS Janji Perjuangkan RUU Perlindungan PRT yang Sudah 18 Tahun Mandek di DPR

    PKS Janji Perjuangkan RUU Perlindungan PRT yang Sudah 18 Tahun Mandek di DPR

    Nasional
    Jala PRT Sebut Perlindungan Negara Terhadap Pembantu Rumah Tangga Masih Kurang

    Jala PRT Sebut Perlindungan Negara Terhadap Pembantu Rumah Tangga Masih Kurang

    Nasional
    Panglima Minta Penegakan Kasus TWP AD Dilakukan Cepat dan Teliti

    Panglima Minta Penegakan Kasus TWP AD Dilakukan Cepat dan Teliti

    Nasional
    Indonesia Dorong Kebijakan Penyelesaian Pandemi Covid-19 dalam Presidensi G-20

    Indonesia Dorong Kebijakan Penyelesaian Pandemi Covid-19 dalam Presidensi G-20

    Nasional
    Kejagung Gelar Perkara Dugaan Korupsi Garuda Indonesia Pekan Depan

    Kejagung Gelar Perkara Dugaan Korupsi Garuda Indonesia Pekan Depan

    Nasional
    Kasus Omicron Cenderung Tak Bergejala, Kemenkes Imbau Warga Tetap Taat Prokes

    Kasus Omicron Cenderung Tak Bergejala, Kemenkes Imbau Warga Tetap Taat Prokes

    Nasional
    Kemenkes: Kasus Covid-19 Varian Omicron Jadi 748, Sebanyak 155 Transmisi Lokal

    Kemenkes: Kasus Covid-19 Varian Omicron Jadi 748, Sebanyak 155 Transmisi Lokal

    Nasional
    Waspada Kenaikan Kasus Covid-19 Sepekan Terakhir akibat Varian Omicron

    Waspada Kenaikan Kasus Covid-19 Sepekan Terakhir akibat Varian Omicron

    Nasional
    BPOM: Ada Kemungkinan Molnupiravir Didistribusikan di Apotek

    BPOM: Ada Kemungkinan Molnupiravir Didistribusikan di Apotek

    Nasional
    Cara Dapatkan Vaksinasi Booster bagi Warga Non-lansia

    Cara Dapatkan Vaksinasi Booster bagi Warga Non-lansia

    Nasional
    UPDATE 15 Januari: 84,45 Persen Sasaran Vaksinasi Covid-19 Telah Terima Suntikan Dosis Pertama

    UPDATE 15 Januari: 84,45 Persen Sasaran Vaksinasi Covid-19 Telah Terima Suntikan Dosis Pertama

    Nasional
    UPDATE: Sebaran 1.054 Kasus Baru Covid-19 di Indonesia, DKI Jakarta Tertinggi

    UPDATE: Sebaran 1.054 Kasus Baru Covid-19 di Indonesia, DKI Jakarta Tertinggi

    Nasional
    UPDATE 15 Januari: 277.856 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19, Positivity Rate 0,54 Persen

    UPDATE 15 Januari: 277.856 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19, Positivity Rate 0,54 Persen

    Nasional
    Kasus Baru Covid-19 di Indonesia Kembali Tembus 1.000 Setelah 3 Bulan

    Kasus Baru Covid-19 di Indonesia Kembali Tembus 1.000 Setelah 3 Bulan

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.