Kompas.com - 12/04/2012, 20:17 WIB
|
EditorTri Wahono

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari diketahui telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh Markas Besar Polri.

Hal itu dinyatakan oleh mantan bawahannya Mulya Hasjmy dan Hasnawaty ketika bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (12/4/2012).

Ia diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan alat kesehatan untuk kejadian luar biasa tahun 2005 senilai Rp 15.548.280.000 yang dilaksanakan Pusat Penanggulangan Masalah Kesehatan RI dengan sistem penunjukan.

Namun, ketika hal ini dipertanyakan, Mabes Polri justru membantahnya.

Menurut Kepala Divisi Humas Polri, Inspektur Jenderal Saud Usman Nasution, hingga saat ini Siti belum memiliki status apapun dalam kasus tersebut.

"Belum, ibu Siti Fadilah belum jadi tersangka," ujar Saud saat jumpa pers di Gedung Humas Polri, Jakarta Selatan, Kamis (12/4/2012).

Menurutnya, pihak Bareskrim datang masih terus mengumpulkan data termasuk dari persidangan kasus tersebut. Jika cukup unsur, Siti bisa menjadi tersangka.

Sejauh ini, kata Saud, baru empat tersangka yang ditetapkan dalam kasus tersebut yaitu MH selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) dan HS selaku panitia pengadaan.

Sementara dari perusahaan rekanan, ditetapkan tersangka MN selaku Direktur Operasional dari PT I, sebagai penyedia barang atau pemenanng lelang dan MS, selaku Direktur Utama dari PT MM sebagai subkontraktor. Berkas keempatnya telah masuk dalam persidangan dan menjadi terdakwa di pengadilan tindak pidana korupsi.

"Nantinya kita sedang menunggu dari dalam persidangan, yang nanti dari beberapa saksi yang sudah digelar nantinya akan terlihat, apakah ibu Siti Fadilah, memenuhi unsur sebagai tersangka atau tidak," terangnya.

Pernyataan Mabes Polri ini berbeda dengan pengakuan dua bawahan Siti tersebut. Jelas dalam persidangan itu, keduanya mengaku diperiksa sebagai saksi untuk tersangka atas nama Siti Fadilah Supari dua pekan lalu.

Namun, Mabes Polri tampaknya "main kucing-kucingan" menjawab kebenaran fakta dalam persidangan itu. Ketika ditanya apakah Mabes enggan mengungkapkan status Siti karena jabatannya sebagi anggota Wantimpres, Saud membantah hal itu.

"Enggak ada urusan (jabatannya). Kalau sudah cukup unsur sebagai tersangka akan kita tetapkan tersangka. Mau di manapun dia bekerja enggak ada pengaruhnya untuk kita. Kita profesional saja," pungkas Saud.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Anggota Komisi II: Fit and Proper Test Calon Anggota KPU-Bawaslu 7-9 Februari 2022

    Anggota Komisi II: Fit and Proper Test Calon Anggota KPU-Bawaslu 7-9 Februari 2022

    Nasional
    Pekan Depan, Kejagung Periksa Purnawirawan TNI Terkait Kasus Satelit Kemenhan

    Pekan Depan, Kejagung Periksa Purnawirawan TNI Terkait Kasus Satelit Kemenhan

    Nasional
    DPR, KPU, dan Bawaslu Disebut Akan Bahas Aturan Kampanye Pemilu di Ruang Digital

    DPR, KPU, dan Bawaslu Disebut Akan Bahas Aturan Kampanye Pemilu di Ruang Digital

    Nasional
    Mahfud Sebut TNI di Papua Kini Bersifat Defensif, Bukan Ofensif

    Mahfud Sebut TNI di Papua Kini Bersifat Defensif, Bukan Ofensif

    Nasional
    Mahfud Tegaskan Tak Ada Unsur SARA pada Bentrokan di Pulau Haruku

    Mahfud Tegaskan Tak Ada Unsur SARA pada Bentrokan di Pulau Haruku

    Nasional
    18 Pegawai KPK yang Terpapar Covid-19 Jalani Isolasi Mandiri

    18 Pegawai KPK yang Terpapar Covid-19 Jalani Isolasi Mandiri

    Nasional
    Soal Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Cukup Kembalikan Kerugian Negara, Kejagung: Bukan Impunitas dan Masih Wacana

    Soal Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Cukup Kembalikan Kerugian Negara, Kejagung: Bukan Impunitas dan Masih Wacana

    Nasional
    18 Pegawai Terpapar Covid-19, KPK Atur Proporsi Kerja

    18 Pegawai Terpapar Covid-19, KPK Atur Proporsi Kerja

    Nasional
    Kritik Wacana Jaksa Agung soal Korupsi di Bawah Rp 50 Juta, ICW: Menambah Semangat Para Pelaku

    Kritik Wacana Jaksa Agung soal Korupsi di Bawah Rp 50 Juta, ICW: Menambah Semangat Para Pelaku

    Nasional
    Perjalanan Rahasia Soeharto: Menginap Rumah Warga hingga Bekal Beras dan Tempe

    Perjalanan Rahasia Soeharto: Menginap Rumah Warga hingga Bekal Beras dan Tempe

    Nasional
    KPK Umumkan 18 Pegawai Positif Covid-19

    KPK Umumkan 18 Pegawai Positif Covid-19

    Nasional
    Mengenal Weighted Vest, 'Rompi Militer' yang Dipakai AHY Berolahraga

    Mengenal Weighted Vest, "Rompi Militer" yang Dipakai AHY Berolahraga

    Nasional
    Jokowi Ajak Pasien Covid-19 Bergejala Ringan Manfaatkan Telemedisin

    Jokowi Ajak Pasien Covid-19 Bergejala Ringan Manfaatkan Telemedisin

    Nasional
    Kisah Cinta Soeharto-Ibu Tien, Perjodohan, dan Kesedihan di TMII

    Kisah Cinta Soeharto-Ibu Tien, Perjodohan, dan Kesedihan di TMII

    Nasional
    ICW Pertanyakan Dasar Hukum Jaksa Agung Terkait Rencana Penindakan Koruptor di Bawah Rp 50 Juta

    ICW Pertanyakan Dasar Hukum Jaksa Agung Terkait Rencana Penindakan Koruptor di Bawah Rp 50 Juta

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.