Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat: Rekaman Pidato Tak Perlu Jadi Polemik

Kompas.com - 11/04/2012, 15:26 WIB
Maria Natalia

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Demokrat, Sutan Bhatoegana, menyatakan masalah pidato internal Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono yang bocor ke publik tak perlu diperdebatkan.

Ia mengaku tidak mengetahui oknum yang menyebarkan rekaman pidato tersebut.

"Sebenarnya apa yang disampaikan Pak SBY itulah yang terjadi. Jadi jangan kita saling pro kontra. Bagi kami apa yang disampaikan Pak SBY itu yang kami pegang," kata Sutan di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (11/4/2012).

Sutan juga meminta pembahasan SBY tentang Megawati Soekarnoputri yang juga pernah menaikkan harga BBM saat pemerintahannya, tak perlu dibesar-besarkan.

"Ini sudah sering kita lakukan juga bahasannya di talkhow-talkshow. Masalahnya kan karena kebetulan yang ngomong ini pak SBY. Lalu apa bedanya. Dibocorkan atau tidak ini masalah etika saja. Sudah jangan dibesar-besarkan," pungkas Sutan.

Sebelumnya diberitakan, dalam pidato itu, Presiden sempat mengeluhkan juga bahwa penolakan kenaikan harga BBM oleh sejumlah partai dan kelompok tertentu terjadi karena mereka ingin menjatuhkan pemerintahan bukan untuk kepentingan ekonomi Indonesia.

Padahal, menurutnya, jika paripurna DPR tidak menyepakati masuknya pasal 7 ayat 6a Undang-Undang APNNP 2012 ekonomi Indonesia akan kolaps.

Oleh karena itu, SBY menyebut partai dan kelompok yang memberontak itu tidak pantas mengatasnamakan berjuang untuk kepentingan rakyat.

Ia juga sempat mempertanyakan mengapa kebijakannya untuk kenaikan harga BBM itu ditentang. Padahal di zaman presiden Megawati Soekarnoputri dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) juga pernah menaikkan harga BBM atas alasan menyelamatkan APBN.

"Jadi kali ini (penolakan) bukan untuk rakyat, tetapi supaya SBY, pemerintah, dan Demokrat jatuh," tutur SBY seperti dikutip dalam rekaman tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Khofifah Tolak Tawaran jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Khofifah Tolak Tawaran jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Nasional
Soal Duetnya di Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Soal Duetnya di Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Nasional
Jadi Tempat Prostitusi, RTH Tubagus Angke Diusulkan untuk Ditutup Sementara dan Ditata Ulang

Jadi Tempat Prostitusi, RTH Tubagus Angke Diusulkan untuk Ditutup Sementara dan Ditata Ulang

Nasional
Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Nasional
Respons Luhut Soal Orang 'Toxic', Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Respons Luhut Soal Orang "Toxic", Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Nasional
Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Nasional
Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com