Presiden Segera Pastikan Nasib PKS di Koalisi Pendukungnya

Kompas.com - 05/04/2012, 04:40 WIB
Editor

Jakarta, Kompas - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, selaku pemimpin Sekretariat Gabungan Partai Politik Pendukung Koalisi Pemerintah, segera menyampaikan posisi Partai Keadilan Sejahtera dalam koalisi itu. PKS dinilai melanggar kontrak politik koalisi parpol pendukung Yudhoyono-Boediono.

Kepastian itu dikatakan Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha, Rabu (4/4), di Jakarta. ”Selasa malam ada pertemuan Presiden dengan pimpinan parpol di Sekretariat Gabungan (Setgab) Partai Politik Pendukung Koalisi Pemerintah, minus PKS. Dicapai kesepakatan dengan partai lain, selain PKS, dan statement akan disampaikan secara resmi,” kata Julian.

Selain PKS, Setgab juga beranggotakan Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Golkar, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Ada kesepahaman dari lima partai di koalisi bahwa PKS dinilai melanggar kontrak koalisi sewaktu berseberangan dengan sikap koalisi dalam Rapat Paripurna DPR, Jumat lalu, terkait rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Sekretaris Setgab dan anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Syarifuddin Hasan, menyatakan, pimpinan parpol koalisi yang hadir dalam pertemuan dengan Presiden Yudhoyono di Puri Cikeas Indah, Bogor, Selasa malam, menilai PKS melanggar kontrak koalisi. Karena itu, keberadaan PKS di koalisi dianggap sudah selesai. Namun, Syarifuddin tidak menyebutkan PKS dikeluarkan dari koalisi.

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Rabu, di Jakarta, menambahkan, rapat anggota koalisi pendukung Yudhoyono memang berpendapat, PKS melakukan tindakan di luar kontrak koalisi yang disepakati. ”Semua anggota koalisi sepakat dengan itu,” katanya. ”Di masa depan kami membutuhkan koalisi yang solid.”

Secara terpisah, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, yang juga Wakil Ketua Setgab, menyebutkan, PKS melanggar tiga butir kesepakatan koalisi. Salah satu yang dilanggar adalah tentang aturan semua anggota koalisi tunduk pada keputusan bersama. Sebelum keputusan bersama itu diambil, semua anggota diajak bicara dan dapat berbeda pendapat. Namun, setelah diputuskan, koalisi harus tunduk pada kesepakatan bersama.

Jika tidak, partai itu bisa mundur dari koalisi atau Presiden mengeluarkannya dari koalisi. ”Benar seperti kata Pak Syarif, kontrak dengan PKS sudah berakhir,” ujar Aburizal.

Dalam rapat parpol anggota koalisi, Selasa malam, belum diputuskan sanksi untuk PKS yang menolak kebijakan kenaikan harga BBM. PKS tidak diundang dalam rapat. Namun, penyelesaian persoalan ini diserahkan kepada Presiden Yudhoyono.

Selain itu, Presiden Yudhoyono juga meminta semua partai anggota koalisi mengintrospeksi diri masing-masing dan melihat kembali perjanjian kerja sama koalisi.

Perombakan kabinet

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Depok Masuk Kategori Zona Merah Covid-19

Depok Masuk Kategori Zona Merah Covid-19

Nasional
Keputusan PBNU Tetap Ikut Program Organisasi Penggerak Kemendikbud

Keputusan PBNU Tetap Ikut Program Organisasi Penggerak Kemendikbud

Nasional
Satgas: Tidak 'Lockdown' Bukan Berarti Pemerintah Terapkan 'Herd Immunity'

Satgas: Tidak "Lockdown" Bukan Berarti Pemerintah Terapkan "Herd Immunity"

Nasional
KSAD Pimpin Sertijab 7 Jabatan, dari Pangdam Jaya hingga Pangkostrad

KSAD Pimpin Sertijab 7 Jabatan, dari Pangdam Jaya hingga Pangkostrad

Nasional
Kongres Luar Biasa Gerindra Akan Tetapkan Prabowo Jadi Ketua Umum Lagi

Kongres Luar Biasa Gerindra Akan Tetapkan Prabowo Jadi Ketua Umum Lagi

Nasional
Komisi Kejaksaan Masih Tunggu Hasil Pemeriksaan Kejagung terhadap Jaksa Pinangki

Komisi Kejaksaan Masih Tunggu Hasil Pemeriksaan Kejagung terhadap Jaksa Pinangki

Nasional
KSAU Tinjau Pembangunan Satuan Peluru Kendali NASAMS

KSAU Tinjau Pembangunan Satuan Peluru Kendali NASAMS

Nasional
Periksa Nurhadi, KPK Konfirmasi soal Barang-barang yang Disita

Periksa Nurhadi, KPK Konfirmasi soal Barang-barang yang Disita

Nasional
Periksa Bupati Blora, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari PT Dirgantara Indonesia

Periksa Bupati Blora, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari PT Dirgantara Indonesia

Nasional
Tommy Soeharto Keberatan Namanya Dicatut dalam Kepengurusan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Tommy Soeharto Keberatan Namanya Dicatut dalam Kepengurusan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Nasional
Ekonomi Indonesia Terkontraksi, Kemensos Percepat Penyaluran Bansos

Ekonomi Indonesia Terkontraksi, Kemensos Percepat Penyaluran Bansos

Nasional
Sejauh Ini, Kedua Terpidana Kasus Novel Baswedan Belum Dijatuhi Sanksi Etik

Sejauh Ini, Kedua Terpidana Kasus Novel Baswedan Belum Dijatuhi Sanksi Etik

Nasional
Capai Target Bauran Energi 23 Persen, Indonesia Kerja Sama dengan Inggris Luncurkan Program Mentari

Capai Target Bauran Energi 23 Persen, Indonesia Kerja Sama dengan Inggris Luncurkan Program Mentari

Nasional
Jaksa Pinangki Mangkir Panggilan, Komisi Kejaksaan: Atasannya Kirim Surat

Jaksa Pinangki Mangkir Panggilan, Komisi Kejaksaan: Atasannya Kirim Surat

Nasional
Tanggapi Klaim Risma, Satgas Sebut Zonasi Risiko Covid-19 Kewenangan Pusat

Tanggapi Klaim Risma, Satgas Sebut Zonasi Risiko Covid-19 Kewenangan Pusat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X