Presiden Segera Pastikan Nasib PKS di Koalisi Pendukungnya

Kompas.com - 05/04/2012, 04:40 WIB
Editor

Jakarta, Kompas - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, selaku pemimpin Sekretariat Gabungan Partai Politik Pendukung Koalisi Pemerintah, segera menyampaikan posisi Partai Keadilan Sejahtera dalam koalisi itu. PKS dinilai melanggar kontrak politik koalisi parpol pendukung Yudhoyono-Boediono.

Kepastian itu dikatakan Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha, Rabu (4/4), di Jakarta. ”Selasa malam ada pertemuan Presiden dengan pimpinan parpol di Sekretariat Gabungan (Setgab) Partai Politik Pendukung Koalisi Pemerintah, minus PKS. Dicapai kesepakatan dengan partai lain, selain PKS, dan statement akan disampaikan secara resmi,” kata Julian.

Selain PKS, Setgab juga beranggotakan Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Golkar, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Ada kesepahaman dari lima partai di koalisi bahwa PKS dinilai melanggar kontrak koalisi sewaktu berseberangan dengan sikap koalisi dalam Rapat Paripurna DPR, Jumat lalu, terkait rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Sekretaris Setgab dan anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Syarifuddin Hasan, menyatakan, pimpinan parpol koalisi yang hadir dalam pertemuan dengan Presiden Yudhoyono di Puri Cikeas Indah, Bogor, Selasa malam, menilai PKS melanggar kontrak koalisi. Karena itu, keberadaan PKS di koalisi dianggap sudah selesai. Namun, Syarifuddin tidak menyebutkan PKS dikeluarkan dari koalisi.

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Rabu, di Jakarta, menambahkan, rapat anggota koalisi pendukung Yudhoyono memang berpendapat, PKS melakukan tindakan di luar kontrak koalisi yang disepakati. ”Semua anggota koalisi sepakat dengan itu,” katanya. ”Di masa depan kami membutuhkan koalisi yang solid.”

Secara terpisah, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, yang juga Wakil Ketua Setgab, menyebutkan, PKS melanggar tiga butir kesepakatan koalisi. Salah satu yang dilanggar adalah tentang aturan semua anggota koalisi tunduk pada keputusan bersama. Sebelum keputusan bersama itu diambil, semua anggota diajak bicara dan dapat berbeda pendapat. Namun, setelah diputuskan, koalisi harus tunduk pada kesepakatan bersama.

Jika tidak, partai itu bisa mundur dari koalisi atau Presiden mengeluarkannya dari koalisi. ”Benar seperti kata Pak Syarif, kontrak dengan PKS sudah berakhir,” ujar Aburizal.

Dalam rapat parpol anggota koalisi, Selasa malam, belum diputuskan sanksi untuk PKS yang menolak kebijakan kenaikan harga BBM. PKS tidak diundang dalam rapat. Namun, penyelesaian persoalan ini diserahkan kepada Presiden Yudhoyono.

Selain itu, Presiden Yudhoyono juga meminta semua partai anggota koalisi mengintrospeksi diri masing-masing dan melihat kembali perjanjian kerja sama koalisi.

Perombakan kabinet

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Dalami Peran dan Arahan Juliari Batubara Terkait Pengadaan Bansos

KPK Dalami Peran dan Arahan Juliari Batubara Terkait Pengadaan Bansos

Nasional
Uang Suap dalam Kasus Edhy Prabowo Diduga Digunakan untuk Beli 'Wine'

Uang Suap dalam Kasus Edhy Prabowo Diduga Digunakan untuk Beli "Wine"

Nasional
KPK Ingatkan Saksi Kasus Edhy Prabowo Kooperatif dan Beri Keterangan Jujur

KPK Ingatkan Saksi Kasus Edhy Prabowo Kooperatif dan Beri Keterangan Jujur

Nasional
Satgas Covid-19: Ada 47 Kabupaten/Kota dengan Tingkat Keterpakaian Tempat Tidur RS di Atas 70 Persen

Satgas Covid-19: Ada 47 Kabupaten/Kota dengan Tingkat Keterpakaian Tempat Tidur RS di Atas 70 Persen

Nasional
Ancaman Mutasi Virus Corona, ILUNI UI Dukung Larangan WNA Masuk Indonesia

Ancaman Mutasi Virus Corona, ILUNI UI Dukung Larangan WNA Masuk Indonesia

Nasional
Panglima TNI Mutasi 50 Perwira Tinggi, Terbanyak dari Angkatan Darat

Panglima TNI Mutasi 50 Perwira Tinggi, Terbanyak dari Angkatan Darat

Nasional
Ngabalin Bantah Kecurigaan Natalius Pigai soal Rasialisme Buzzer Dikendalikan Kekuasaan

Ngabalin Bantah Kecurigaan Natalius Pigai soal Rasialisme Buzzer Dikendalikan Kekuasaan

Nasional
Daripada Denda Masyarakat yang Tak Patuh Pakai Masker, Epidemiolog Sarankan Ini untuk Pemerintah

Daripada Denda Masyarakat yang Tak Patuh Pakai Masker, Epidemiolog Sarankan Ini untuk Pemerintah

Nasional
Kemenkes Tegaskan Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Ditanggung Pemerintah

Kemenkes Tegaskan Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Ditanggung Pemerintah

Nasional
Fokus Penanganan Pandemi, PERSI Minta Pemerintah Tunda Aturan Klasifikasi Rumah Sakit

Fokus Penanganan Pandemi, PERSI Minta Pemerintah Tunda Aturan Klasifikasi Rumah Sakit

Nasional
TNI Teken Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa dengan Mitra

TNI Teken Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa dengan Mitra

Nasional
Eijkman Minta Pemerintah Siapkan Strategi Pendistribusian Vaksin

Eijkman Minta Pemerintah Siapkan Strategi Pendistribusian Vaksin

Nasional
Partai Demokrat Setuju Revisi UU Pemilu Atur Pilkada 2022 dan 2023

Partai Demokrat Setuju Revisi UU Pemilu Atur Pilkada 2022 dan 2023

Nasional
Menristek: Uji Klinis Fase 1 Vaksin Merah Putih Paling Cepat Pertengahan 2021

Menristek: Uji Klinis Fase 1 Vaksin Merah Putih Paling Cepat Pertengahan 2021

Nasional
Kasus Suap Pengurusan DAK, Kepala Bappenda Labuhanbatu Utara Segera Disidang

Kasus Suap Pengurusan DAK, Kepala Bappenda Labuhanbatu Utara Segera Disidang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X