Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemenhuk dan HAM Hentikan Kerja Sama dengan BNN

Kompas.com - 04/04/2012, 17:43 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk sementara menghentikan kerjasama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) terkait penindakan dugaan tindak pidana narkotika di dalam lembaga pemasyarakatan yang termuat dalam nota kesepahaman (Mou) kedua belah pihak. Hal tersebut diungkapkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Amir Syamsuddin dalam jumpa pers di kantor Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Rabu (4/4/2012).

"Untuk sementara saya bekukan MoU dengan BNN terkait dengan penindakan," kata Amir.

Hadir dalam jumpa pers tersebut, Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Sihabuddin, Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Sam L Tobing, Sekretaris Jenderal Kemenhuk dan HAM, Bambang Rantam, Dirjen Administrasi Hukum Umum Aidir Amin Daud, Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, Wahiduddin. Tidak terlihat Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indraya dalam jumpa pers tersebut.

Meskipun demikian, menurut Amir, kerjasama terkait peminjaman warga binaan untuk keperluan penyidikan, dapat tetap berjalan. Berdasarkan nota kesepahaman antara Kemenhuk dan HAM dengan BNN tersebut, aparat BNN diperbolehkan masuk ke mana saja, termasuk ke lapas, jika ada dugaan atau indikasi suatu tindak pidana narkotika yang terjadi di suatu tempat dan ada tersangka yang menjadi target operasi.

Menurut Amir, penghentian kerjasama dengan BNN ini dilakukan hingga kedua belah pihak menyepakati standar operasi prosedur yang lebih jelas terkait penindakan ke lapas-lapas.

"Saya dan kepala BNN akan duduk bersama, tidak membatalkan MoU tapi secara sepihak menarik diri dari MoU tersebut, menyepakati standar baku supaya tidak terulang kejadian seperti yang kita alami," katanya.

Seusai jumpa pers, Amir menegaskan kalau Denny Indraya tidak diperkenankan lagi melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lapas-lapas, mengingat penghentian MoU tersebut.

Seperti diberitakan sebelumnya, terjadi insiden pemukulan terhadap penjaga pintu utama Lapas Kelas II A Pekanbaru saat Denny melakukan sidak bersama BNN pada Senin (2/4/2012) malam. Insiden ini menuai protes dari para petugas lapas.

Dalam jumpa pers tersebut, Amir juga meminta agar kejadian ini tidak dikait-kaitkan dengan upaya pemberantasan tindak pidana narkotika yang dilakukan pihaknya bersama BNN. "Ingin saya ingatkan, jangan dicampuradukan, dua masalah yang berbeda. Insiden di Lapas Pekanbaru, sebagian yang terjadi jujur diakui memang terjadi walaupun sebagian tidak seperti itu versinya," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    KPU DKI Jakarta Mulai Tahapan Pilkada Juni 2024

    KPU DKI Jakarta Mulai Tahapan Pilkada Juni 2024

    Nasional
    2 Hari Absen Rakernas V PDI-P, Prananda Prabowo Diklaim Sedang Urus Wisuda Anak

    2 Hari Absen Rakernas V PDI-P, Prananda Prabowo Diklaim Sedang Urus Wisuda Anak

    Nasional
    Covid-19 di Singapura Tinggi, Kemenkes: Situasi di Indonesia Masih Terkendali

    Covid-19 di Singapura Tinggi, Kemenkes: Situasi di Indonesia Masih Terkendali

    Nasional
    Ganjar Ungkap Jawa, Bali, hingga Sumut jadi Fokus Pemenangan PDI-P pada Pilkada Serentak

    Ganjar Ungkap Jawa, Bali, hingga Sumut jadi Fokus Pemenangan PDI-P pada Pilkada Serentak

    Nasional
    Kemenkes Minta Masyarakat Waspada Lonjakan Covid-19 di Singapura, Tetap Terapkan Protokol Kesehatan

    Kemenkes Minta Masyarakat Waspada Lonjakan Covid-19 di Singapura, Tetap Terapkan Protokol Kesehatan

    Nasional
    Pastikan Isi Gas LPG Sesuai Takaran, Mendag Bersama Pertamina Patra Niaga Kunjungi SPBE di Tanjung Priok

    Pastikan Isi Gas LPG Sesuai Takaran, Mendag Bersama Pertamina Patra Niaga Kunjungi SPBE di Tanjung Priok

    Nasional
    Disindir Megawati soal RUU Kontroversial, Puan: Sudah Sepengetahuan Saya

    Disindir Megawati soal RUU Kontroversial, Puan: Sudah Sepengetahuan Saya

    Nasional
    Diledek Megawati soal Jadi Ketum PDI-P, Puan: Berdoa Saja, 'Insya Allah'

    Diledek Megawati soal Jadi Ketum PDI-P, Puan: Berdoa Saja, "Insya Allah"

    Nasional
    Kemenko Polhukam: Kampus Rawan Jadi Sarang Radikalisme dan Lahirkan Teroris

    Kemenko Polhukam: Kampus Rawan Jadi Sarang Radikalisme dan Lahirkan Teroris

    Nasional
    BPIP Siapkan Paskibraka Nasional untuk Harlah Pancasila 1 Juni

    BPIP Siapkan Paskibraka Nasional untuk Harlah Pancasila 1 Juni

    Nasional
    Jaksa Agung Mutasi 78 Eselon II, Ada Kapuspenkum dan 16 Kajati

    Jaksa Agung Mutasi 78 Eselon II, Ada Kapuspenkum dan 16 Kajati

    Nasional
    Hari Ke-14 Haji 2024: Sebanyak 90.132 Jemaah Tiba di Saudi, 11 Orang Wafat

    Hari Ke-14 Haji 2024: Sebanyak 90.132 Jemaah Tiba di Saudi, 11 Orang Wafat

    Nasional
    Di Tengah Rakernas PDI-P, Jokowi Liburan ke Borobudur Bareng Anak-Cucu

    Di Tengah Rakernas PDI-P, Jokowi Liburan ke Borobudur Bareng Anak-Cucu

    Nasional
    DPR Sampaikan Poin Penting dalam World Water Forum ke-10 di Bali

    DPR Sampaikan Poin Penting dalam World Water Forum ke-10 di Bali

    Nasional
    Ahok Mengaku Ditawari PDI-P Maju Pilgub Sumut

    Ahok Mengaku Ditawari PDI-P Maju Pilgub Sumut

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com