Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKS Tunggu "Mantu" yang "Ngomong"

Kompas.com - 04/04/2012, 11:35 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretariat Gabungan Partai pendukung Pemerintah disebut memutuskan untuk mengeluarkan Partai Keadilan Sejahtera dari dalam koalisi. Keputusan itu terungkap seusai pertemuan antara para pemimpin partai politik yang tergabung dalam Sekretariat Gabungan di Cikeas, Jawa Barat, Selasa (3/4/2012) malam.

Pertemuan itu tidak diikuti oleh Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq. Namun, keputusan PKS didepak dari koalisi itu bukan disampaikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), melainkan oleh Sekretaris Setgab Syarif Hasan. Bagaimana tanggapan PKS?

Ketua DPP Bidang Advokasi Hukum dan HAM PKS Aboe Bakar Al Habsy mengingatkan bahwa perjanjian koalisi PKS dengan Presiden, bukan dengan Setgab. PKS juga dilamar oleh Presiden untuk bergabung dengan koalisi.

Aboe Bakar lalu memberi perumpamaan. "Misalkan saja kalau anak Anda dilamar seseorang, kemudian dilanjutkan akad nikah. Beberapa waktu kemudian pembantu mantu Anda ngomong mau menalak anak Anda. Apakah Anda akan menanggapinya?" kata Aboe Bakar.

Perumpamaan anggota Komisi III itu berlanjut. "Ini ada dua kemungkinan. Pertama, mungkin pembantu itu sedang mencari muka atau perhatian. Kedua, mungkin juga mantu Anda ini tipe orang yang terima bersih, tak mau kotor tangannya atau tak bertanggung jawab," kata dia.

"Masak pas ngelamar berani ngomong langsung. Giliran mau talak diwakilin ke pembantu. Ini kan enggak tepat. Ketimbang berspekulasi, bukankah lebih baik kita tunggu saja mantu Anda sendiri yang ngomong," pungkas Aboe Bakar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

    ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

    Nasional
    Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

    Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

    Nasional
    PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

    PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

    Nasional
    Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

    Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

    Nasional
    Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

    Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

    Nasional
    Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

    Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

    Nasional
    Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

    Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

    Nasional
    Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

    Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

    Nasional
    Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

    Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

    Nasional
    Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

    Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

    Nasional
    KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

    KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

    Nasional
    PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

    PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

    Nasional
    Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

    Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

    Nasional
    Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

    Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

    Nasional
    Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

    Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com