JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretariat Gabungan Partai pendukung Pemerintah disebut memutuskan untuk mengeluarkan Partai Keadilan Sejahtera dari dalam koalisi. Keputusan itu terungkap seusai pertemuan antara para pemimpin partai politik yang tergabung dalam Sekretariat Gabungan di Cikeas, Jawa Barat, Selasa (3/4/2012) malam.
Pertemuan itu tidak diikuti oleh Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq. Namun, keputusan PKS didepak dari koalisi itu bukan disampaikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), melainkan oleh Sekretaris Setgab Syarif Hasan. Bagaimana tanggapan PKS?
Ketua DPP Bidang Advokasi Hukum dan HAM PKS Aboe Bakar Al Habsy mengingatkan bahwa perjanjian koalisi PKS dengan Presiden, bukan dengan Setgab. PKS juga dilamar oleh Presiden untuk bergabung dengan koalisi.
Aboe Bakar lalu memberi perumpamaan. "Misalkan saja kalau anak Anda dilamar seseorang, kemudian dilanjutkan akad nikah. Beberapa waktu kemudian pembantu mantu Anda ngomong mau menalak anak Anda. Apakah Anda akan menanggapinya?" kata Aboe Bakar.
Perumpamaan anggota Komisi III itu berlanjut. "Ini ada dua kemungkinan. Pertama, mungkin pembantu itu sedang mencari muka atau perhatian. Kedua, mungkin juga mantu Anda ini tipe orang yang terima bersih, tak mau kotor tangannya atau tak bertanggung jawab," kata dia.
"Masak pas ngelamar berani ngomong langsung. Giliran mau talak diwakilin ke pembantu. Ini kan enggak tepat. Ketimbang berspekulasi, bukankah lebih baik kita tunggu saja mantu Anda sendiri yang ngomong," pungkas Aboe Bakar.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.