ICW Duga Ada "Mark Up" dalam Subsidi BBM

JAKARTA, KOMPAS.com — Indonesia Corruption Watch menyatakan, pemerintah tidak transparan dalam memberikan detail penghitungan biaya subsidi bahan bakar minyak (BBM). Hal ini mengakibatkan adanya dugaan mark up (penggelembungan dana) dalam perhitungan tersebut.

Menurut ICW, jika harga BBM premium dan solar tidak naik, dalam arti tetap di harga Rp 4.500 per liter, maka total beban subsidi BBM dan LPG hanya Rp 148 triliun. Hal ini berbeda dengan versi pemerintah yang menyebut jika harga BBM tidak naik maka beban subsidi BBM bisa mencapai Rp 178 triliun. Perbedaan hitungan inilah yang, menurut ICW, menunjukkan indikasi mark up mencapai sekitar Rp 30 triliun.

"Skenarionya, kalau BBM tidak naik, pemerintah berkali-kali mengatakan, subsidi kan jebol sampai Rp 178 triliun. Pertanyaannya, kalau kita hitung lagi secara detail, kita hanya dapatkan bahwa beban subsidi hanya Rp 148 triliun. Ada selisih lebih rendah Rp 30 triliun dari yang dibilang pemerintah. Pertanyaannya dari mana masalah perbedaan ini muncul," jelas Koordinator Divisi Monitoring Analisis Anggaran ICW, Firdaus Ilyas, dalam jumpa pers di kantor ICW, Jakarta Selatan, Rabu (28/3/2012).

Firdaus mempertanyakan bagaimana metode perhitungan biaya subsidi BBM ini versi pemerintah yang tidak transparan. ICW, kata dia, menggunakan metode perhitungan-perhitungan umum, yang lazim digunakan dalam penghitungan harga BBM di Pertamina, BPH Migas, maupun Kementerian ESDM.

Sementara patokan harganya mengacu pada Mean Oils Platt Singapore atau harga rata-rata transaksi bulanan minyak di pasar Singapura. Metode ini dipakai secara umum di Indonesia tahun 2006.

"Jika harga BBM dinaikkan menjadi Rp 6.000 dari hitungan ICW, total beban subsidi Rp 68 triliun, sedangkan menurut hitungan pemerintah Rp 111 triliun. Selisihnya hampir Rp 43 triliun. Kita menggunakan parameter asumsi yang sama, metode yang sama dengan pemerintah. Tetapi, kenapa ada hasil perhitungannya bisa berbeda. Ini persoalan pada tidak transparan penghitungan," jelas Firdaus.

Ia menyatakan tak tahu akan mengalir ke mana dana selisih itu jika memang ada indikasi mark up. Dugaan ICW, banyak pihak yang berkepentingan dengan bisnis minyak saat ini yang perlu diwaspadai.

"Saya tidak tahu akan masuk ke kantong mana saja jika biaya subsidi BBM di-mark up. Tapi, pihak yang memiliki kepentingan dengan bisnis ini banyak. Mungkin saja pemerintah, legislatif, dan pengusaha," terangnya.

Ia menyatakan, ICW siap berdiskusi dengan pemerintah dalam hal ini Kementerian ESDM, Pertamina maupun BPH Migas terkait perbedaan perhitungan tersebut. Publik, kata dia, perlu tahu jika memang ada perhitungan dan dugaan mark up karena ini menyangkut kepentingan publik.

"Kita merasa belum perlu menaikkan harga BBM 2012, cukup dengan harga premium dan solar Rp 4.500. Datanya dari mana? Ya dari perhitungan kami itu tadi. Saya tidak tahu, di mana salahnya hitungan pemerintah sehingga ada selisih ini, tapi harus dibuka satu-satu. ICW siap, kami dengan senang hati, kita buka datanya satu-satu," pungkas Firdaus.