Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nazaruddin: Hambalang Titipan Utama Anas

Kompas.com - 28/03/2012, 11:38 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Terdakwa kasus dugaan suap wisma atlet SEA Games, Muhammad Nazaruddin menyebut, proyek pembangunan pusat pelatihan olahraga Hambalang, Jawa Barat, merupakan titipan utama Anas Urbaningrum.

Selaku ketua fraksi Partai Demokrat di DPR pada Januari 2010, Anas katanya, memerintahkan Nazaruddin selaku bendahara fraksi Partai Demokrat untuk menemani Angelina Sondakh (anggota Komisi Z DPR saat itu) dan Ketua Komisi X DPR, Mahyuddin untuk mengikuti pertemuan dengan Menteri Pemuda dan Olahraga, Andi Mallarangeng.

Pertemuan yang berlangsung di kantor Andi tersebut, katanya, bertujuan mengkomunikasikan proyek Hambalang ke Andi yang baru menjabat Menpora. "Saya diminta temani Angie (Angelina) dan Mahyuddin untuk komunikasikan program yang diinginkan Anas, Hambalang," kata Nazaruddin saat diperiksa sebagai terdakwa dalam persidangan kasus dugaan suap wisma atlet SEA Games 2011 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu (28/3/2012).

Menurut Nazaruddin, pertemuan di kantor Menpora itu turut dihadiri Wakil Bendahara Umum Partai Demokrat, Mirwan Amir serta Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga saat itu, Wafid Muharam. Pertemuan tersebut, kata Nazaruddin, bukan pertemuan antara Komisi X DPR selaku mitra Kemenpora dengan Menpora. Pertemuan yang diatur Angelina atau Mahyuddin itu, katanya, khusus membahas proyek Hambalang.

Menurut Nazaruddin, tidak ada pembahasan terkait anggaran maupun soal proyek lain seperti proyek wisma atlet SEA Games dalam pertemuan di kantor Menpora itu. "Tidak, karena Menpora-nya baru, hanya bicarakan supaya terkomunikasi baik dengan Sesmenpora. Itu penjelasan yang saya dengar dari ketua fraksi dengan Angie, untuk komunikasikan intens," kata Nazaruddin.

Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat itu juga menjelaskan, proyek Hambalang merupakan program utama di Kemenpora yang tertunda hingga tiga tahun lamanya. Anggaran proyek senilai Rp 1,52 miliar itu sudah dianggarkan dalam APBN 2010. Namun, karena ada permasalahan terkait sertifikat tanah Hambalang, kata Nazaruddin, pelaksanaan proyek itu pun tertunda.

Nazaruddin mengaku lantas diminta Anas untuk ikut menyampaikan ke Andi agar membantu penyelesaian masalah tanah Hambalang ini. "Ada dorongan supaya masalah tanah selesai, itu yang dijelaskan ketua fraksi (Anas)," ucap Nazaruddin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

    Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

    Nasional
    Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Nasional
    Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Nasional
    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Nasional
    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Nasional
    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Nasional
    'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

    "Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

    Nasional
    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Nasional
    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    Nasional
    Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

    Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

    Nasional
    Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

    Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

    Nasional
    Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

    Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

    Nasional
    Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

    Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

    Nasional
    KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

    KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com