JAKARTA, KOMPAS.com - Puncak aksi unjuk rasa penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) akan berlangsung besok, Selasa (27/3/2012). Enam demo besar-besaran akan mengepung Ibu Kota Jakarta, meminta pemerintah membatalkan kenaikan itu.
Menurut Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum, kenaikan harga BBM yang seharusnya adalah isu ekonomi, kini dipolitisasi. Hal ini yang mengakibatkan banyak pro dan kontra terkait kebijakan pemerintah tersebut. Demo yang bermunculan belakangan adalah akibat dari pro dan kontra tersebut.
"Kenaikan harga BBM itu isu ekonomi, isu energi. Bisa menjadi isu politik yang sangat tinggi sekarang dan sudah dipolitisasi isunya. Padahal, kenaikan harga BBM sekarang ini tidak beda dengan kenaikan BBM pada tahun-tahun yang lalu di zaman Pak Gus Dur, di zaman Soeharto, dan presiden lainnya," ujar Anas di Jakarta Pusat, Senin (26/3/2012).
Ia menyarangkan, daripada berunjuk rasa, alangkah baiknya dicari mengapa harga BBM perlu naik dan mengantisipasi dampak dari kenaikan tersebut. Kenaikan harga BBM, kata Anas, untuk penyelamatan ekonomi nasional yang jelas, rasional, dan bisa diterangkan dengan gamblang. Tetapi rasionalitas itu, menurutnya, memang tidak mudah disepakati secara politik.
"Bagi Demokrat, yang paling penting adalah jika harga BBM naik, maka rakyat miskin dan semi-miskin itulah yang harus dilindungi," ujarnya. Ia berharap, aksi-aksi penolakan kenaikan harga BBM bisa berjalan damai dan menghindari aksi anarkis.
Aksi besar-besaran menolak kenaikan harga BBM akan berlangsung di beberapa lokasi, seperti di Gedung DPR/MPR, Monumen Nasional, dan Bundaran Hotel Indonesia (HI). Untuk mengamankan demontrasi tersebut, aparat kepolisian akan mengerahkan lebih dari setengah pasukannya, yakni mencapai 22.458 personel. Dari jumlah itu, sebanyak 8.254 personel berasal dari TNI.
