Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rutan KPK Siap Pakai, Siapa Penghuni Pertamanya?

Kompas.com - 20/03/2012, 14:13 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Rumah tahanan (rutan) khusus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berlokasi di "basement" gedung KPK, Jalan Rasuna Said, Jakarta dinyatakan siap pakai. Pembangunan rutan yang dilakukan sejak bulan lalu itu, telah rampung. Hal tersebut disampaikan Juru Bicara KPK, Johan Budi melalui pesan singkat yang diterima, Selasa (20/3/2012).

"Belum ada penghuninya, sudah siap dipakai," kata Johan.

Johan belum dapat memastikan siapa tahanan kasus korupsi yang akan menjadi penghuni pertama rutan itu. Dia pernah mengatakan kalau rutan KPK akan diprioritaskan untuk tahanan yang kasusnya besar atau menjadi perhatian masyarakat. Selain itu, untuk tahanan yang berpotensi mendapat ancaman atau memang terancam keselamatannya.

Rutan khusus KPK ini merupakan cabang dari Rutan Salemba, yang dikelola Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Secara terpisah, Direktur Jenderal Lembaga Pemasyarakatan Kemenkum HAM, Sihabuddin mengatakan, pihaknya menyerahkan kepada KPK dalam memilih kepala rutan tersebut.

"Yang menyiapkan dan menunjuk personelnya, KPK. Kami hanya menyiapkan SK (surat keputusan)-nya. Tapi personel dari KPK. Karena mereka yang mengurus," kata Sihabuddin.

Mengenai bagaimana sistem pengamanan rutan KPK, Sihabuddin mengatakan hal tersebut masih akan dibicarakan dengan KPK. "Itu masalah teknis. Kami akan bicara bareng. Kami sudah mulai. SOP akan dirembug akan kami berikan di KPK, tapi KPK punya kebijakan tersendiri. Struktur bangunanya kan beda dengan kami. Sistem pengamanannya akan beda," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com