Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BPK Telusuri Dugaan Korupsi Vaksin Flu Burung

Kompas.com - 19/03/2012, 23:34 WIB
Suhartono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com -- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan membentuk tim untuk menelusuri informasi aliran dana Rp 143 miliar yang dialihkan dari Kementerian Kesehatan ke Universitas Airlangga (Unair), Surabaya, Jawa Timur. Dana yang dialokasikan itu untuk membangun Laboratorium Bio Safety Level (BSL) 3, yang memproduksi vaksin flu burung.

Hal itu diungkapkan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Rizal Djalil kepada Kompas, Senin (19/3/2012) di Jakarta. "Kami memang sudah mendapat informasi itu. Dan, kami akan mendalami secara menyeluruh dengan audit BPK yang akan diselesaikan," ungkap Rizal.

Sebelumnya, Kompas mendapat informasi adanya dana Rp 143 miliar  yang dialihkan dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Kesehatan ke Unair. Dana yang diatur oleh seorang berinisial SS itu digunakan untuk membiayai pembangunan Laboratorium BSL 3. Namun, proyek itu belum terwujud.

Kepala Pusat Informasi dan Humas Unair, Dr Mangestuti Agil mengatakan, sejak lama Unair sudah membangun Laboratorium BSL 3, yang menghasilkan induk vaksin (seed vaccine) untuk pembuatan vaksin. Namun, ia tak merinci apakah dana yang dialihkan itu digunakan untuk membangun laboratorium tersebut.

Anggota Majelis Wali Amanat Unair Prof dr Sam Soeharto, sempat mengangkat teleponnya saat dihubungi Senin sore. Namun, saat Kompas meminta konfirmasi soal pengadaan Laboratorium BSL 3, tiba-tiba sambungan telepon terputus. Kompas yang berkali-kali mengontaknya kembali, gagal mendapat konfirmasi.

Secara terpisah, Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Kesehatan Murti Utami tak mau berkomentar panjang soal hasil audit BPK terhadap pengadaan fasilitas produksi, riset, dan alih teknologi vaksin flu burung. "Kami menyerahkan sepenuhnya kepada  aparat penegak hukum untuk memeriksa dan menginvestigasinya," ujar Murti.

BPK sendiri tengah melakukan audit terhadap dana pengadaan fasilitas produksi, riset, dan alih teknologi vaksin flu burung 2008-2010 sebesar Rp 718,8 miliar. Dana itu hanya sebagian dari jumlah keseluruhan dana untuk proyek terkait vaksin flu burung yang mencapai Rp 1,39 triliun.

Dari informasi yang ditelusuri Kompas dan dibenarkan oleh BPK, disebutkan sejumlah temuan penyimpangan dalam pengadaan fasilitas produksi, riset, dan alih teknologi vaksin flu burung. PT Anugerah Nusantara, perusahaan milik terdakwa kasus Wisma Atlet Muhammad Nazaruddin, termasuk salah satu yang diduga menggelembungan biaya dengan nilai sementara Rp 314 miliar.

Temuan lainnya, soal dugaan rekayasa pemenang tender pengadaan fasilitas produksi, riset, dan alih teknologi vaksin flu burung. Tender itu "dimenangkan" dua perusahaan, yaitu untuk tahap pertama PT Anugerah Nusantara dan tahap kedua PT Exartech.

Pengacara Nazaruddin, Junimart Girsang, membantah hal tersebut dengan menyebutkan perusahaan itu sudah dibeli oleh Anas Urbaningrum (Kompas, 19/3/2012).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

    Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

    Nasional
    Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

    Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

    Nasional
    Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

    Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

    Nasional
    Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

    Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

    Nasional
    Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

    Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

    Nasional
    Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

    Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

    Nasional
    Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

    Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

    Nasional
    Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

    Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

    Nasional
    Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

    Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

    Nasional
    PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

    PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

    Nasional
    Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

    Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

    Nasional
    Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

    Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

    Nasional
    Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

    Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

    Nasional
    Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

    Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com