Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dhana Juga Tangani Perusahaan Asing

Kompas.com - 16/03/2012, 00:15 WIB
Maria Natalia

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Dhana Widyatmika, tersangka kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang bukan hanya mengurus perusahaan wajib pajak lokal, tapi juga perusahaan asing. Perusahaan tersebut berinisial PT CT.

Perusahaan ini siang tadi masuk dalam pemeriksaan penyidik Tindak Pidana Khusus, untuk menelusuri dugaan penyimpangan yang dilakukan Dhana yang menguntungkan wajib pajak, tapi merugikan negara. Hal ini disampaikan oleh Direktur Penyidikan Kejaksaan Agung, Arnold Angkouw di Gedung Tindak Pidana Khusus, Jakarta, Kamis (15/3/2012) malam.

"Perusaahan ini saya lupa itu bergerak di bidang apa tapi ini milik asing. Tapi berkedudukan di sini. Jadi ini pernah berurusan dengan DW (Dhana Widyatmika) artinya DW pernah menangani wajib pajak ini sekitar tahun 2006," jelas Arnold.

Arnold menyatakan, belum dapat dipastikan apakah PT CT tersebut termasuk waijb pajak bermasalah. Pihaknya, kata Arnold, baru menelusuri kemungkinan adanya aliran dana dari semua wajib pajak yang pernah ditangani pegawai negeri golongan III/C tersebut.

Sementara itu, selain menelusuri wajib pajak, kata Arnold, hari ini penyidik juga memeriksa tiga atasan Dhana dari Kantor Pelayanan Pajak di Pancoran berinisial CLD, S, Z. Mereka diduga mengetahui hubungan antara perusahaan wajib pajak dengan Dhana.

"Jadi memang ada fakta bahwa mereka itu pernah berhubungan dengan wajib pajak. Namun dari pemeriksaan tadi masih perlu didalami lagi, keterkaitan dan apakah ada hubungan dengan DW," tuturnya.

Penelusuran uang Dhana yang diduga dari wajib pajak, kata dia juga diselidiki dari bank-bank tempat Dhana menyimpan uang. Dalam pemeriksaan beberapa bank tempat Dhana menyimpan uang, kata Arnold, ditemukan sejumlah aliran dana dalam jumlah besar. Namun, belum diketahui, dari mana saja uang tersebut berasal.

"Tadi ada juga aliran dana yang cukup besar, kita harus telusuri. Ada Rp 800 juta, Rp 400 juta, beberapa kali, di bank Mandiri. Kita telusuri terus. Transaksi memang banyak. Oleh karena itu kita harus bersabar," pungkas Arnold.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Golkar Resmi Usung Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim 2024

    Golkar Resmi Usung Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim 2024

    Nasional
    Fahira Idris: Jika Ingin Indonesia Jadi Negara Maju, Kuatkan Industri Buku

    Fahira Idris: Jika Ingin Indonesia Jadi Negara Maju, Kuatkan Industri Buku

    Nasional
    Waspada MERS-CoV, Jemaah Haji Indonesia Diminta Melapor Jika Alami Demam Tinggi

    Waspada MERS-CoV, Jemaah Haji Indonesia Diminta Melapor Jika Alami Demam Tinggi

    Nasional
    Khofifah-Emil Dardak Datangi Rumah Airlangga, Klaim Sudah Didukung Golkar Maju Pilkada Jatim

    Khofifah-Emil Dardak Datangi Rumah Airlangga, Klaim Sudah Didukung Golkar Maju Pilkada Jatim

    Nasional
    Kemenag Ingatkan Jemaah Haji Dilarang Bentangkan Spanduk dan Bendera di Arab Saudi

    Kemenag Ingatkan Jemaah Haji Dilarang Bentangkan Spanduk dan Bendera di Arab Saudi

    Nasional
    Imigrasi Tangkap DPO Penyelundupan Manusia, Kerjasama dengan Istri Pelaku

    Imigrasi Tangkap DPO Penyelundupan Manusia, Kerjasama dengan Istri Pelaku

    Nasional
    Canangkan Gerakan Literasi Desa, Wapres Ingin SDM Indonesia Unggul

    Canangkan Gerakan Literasi Desa, Wapres Ingin SDM Indonesia Unggul

    Nasional
    DPR Sentil Kemendikbud yang Bilang Pendidikan Tinggi Tidak Wajib: Orang Miskin Dilarang Kuliah? Prihatin

    DPR Sentil Kemendikbud yang Bilang Pendidikan Tinggi Tidak Wajib: Orang Miskin Dilarang Kuliah? Prihatin

    Nasional
    Respons Istana Soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P: Presiden Selalu Menghormati

    Respons Istana Soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P: Presiden Selalu Menghormati

    Nasional
    GASPOL! Hari Ini: Prabowo Ajak PKS atau PDI-P ke Dalam Koalisi?

    GASPOL! Hari Ini: Prabowo Ajak PKS atau PDI-P ke Dalam Koalisi?

    Nasional
    Ngabalin: Revisi UU Kementerian Negara untuk Kebutuhan Masyarakat, Paten Itu Barang...

    Ngabalin: Revisi UU Kementerian Negara untuk Kebutuhan Masyarakat, Paten Itu Barang...

    Nasional
    Soal Revisi UU Kementerian Negara, Golkar: Baleg Mewakili Partai-partai

    Soal Revisi UU Kementerian Negara, Golkar: Baleg Mewakili Partai-partai

    Nasional
    Soal RUU Penyiaran, KIP: UU Pers Bilang Wartawan Tak Boleh Dihalangi

    Soal RUU Penyiaran, KIP: UU Pers Bilang Wartawan Tak Boleh Dihalangi

    Nasional
    Temui Gubernur Jenderal Australia David Hurley, Prabowo Kenang Masa Jadi Kadet

    Temui Gubernur Jenderal Australia David Hurley, Prabowo Kenang Masa Jadi Kadet

    Nasional
    Jemaah Haji Bersiap Menuju Makkah, Ketua PPIH Arab Saudi Pastikan Hak Jemaah Terpenuhi

    Jemaah Haji Bersiap Menuju Makkah, Ketua PPIH Arab Saudi Pastikan Hak Jemaah Terpenuhi

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com