Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Protes Kenaikan BBM Melalui Dialog

Kompas.com - 15/03/2012, 23:21 WIB
Tri Harijono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah berharap masyarakat terutama mahasiswa agar menyampaikan aspirasinya terhadap kenaikan harga BBM, melalui dialog sesuai tradisi akademisi. Protes atau unjuk rasa masyarakat kampus, sebaiknya tidak menggunakan cara-cara yang mengarah ke kekerasan atau tind akan anarkis.  

 

Untuk itu pemerintah meminta pimpinan perguruan tinggi negeri dan swasta, mensosialisasikan informasi mengenai latar belakang kebijakan kenaikan harga BBM kepada masyarakat kampus.  

 

Hal itu dikemukakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh, dalam Pertemuan Silaturahmi dengan Para Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri dan Kopertis, bersama Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto serta Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, Kamis (15/3/2012), di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Jakarta.  

 

"Jika memakai dialektika keilmuan atau diskursus intelektual, akan muncul pencerahan. Mahasiswa boleh demo sampaikan aspirasi, asal bisa menjaga emosi dan memakai logika. Dan yang penting tidak anarkis," kata Nuh.  

 

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Djoko Suyanto, menegaskan pemerintah tidak melarang hak asasi setiap warga untuk menyampaikan aspirasinya, karena itulah bentuk kehidupan demokratis.

Meski merupakan hak, ia berharap jangan sampai kepentingan atau kehidupan orang lain ikut terganggu. Ia memperkirakan gelombang protes terhadap kenaikan harga BBM akan berlangsung hingga 6-8 minggu ke depan.  

 

"Silakan sampaikan pendapat dan pikiran sesuai rambu-rambu dan pranata sosial yang ada. Tidak semua menolak. Pasti ada yang bisa memahami logika kenaikan harga BBM. Hormati hak dan kepentingan orang lain juga," kata Djoko.  

 

Djoko mengatakan, jika peduli kepada masyarakat tidak mampu, lebih baik masyarakat terutama mahasiswa membantu mengawasi penyaluran bantuan, agar tidak salah sasaran atau terjadi penyimpangan oleh oknum tidak bertanggung jawab.

"Jika tindakan masyarakat melanggar hukum dan mencederai demokrasi maka aparat kepolisian akan menindak," ujarnya.

 

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

    Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

    Nasional
    Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

    Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

    Nasional
    Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

    Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

    Nasional
    Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

    Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

    Nasional
    Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

    Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

    Nasional
    Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

    Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

    Nasional
    PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

    PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

    Nasional
    Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

    Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

    Nasional
    Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

    Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

    Nasional
    Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

    Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

    Nasional
    Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

    Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

    Nasional
    PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

    PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

    Nasional
    PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

    PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

    Nasional
    Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

    Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

    BrandzView
    Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

    Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com