Sikap PDI-P dan PKS soal Satgas Antipornografi

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah seharusnya memperbaiki kinerja semua institusi negara yang berkaitan dengan penanganan masalah pornografi, bukan malah membentuk tim antipornografi. Pembentukan tim itu dinilai hanya akan menambah beban anggaran pemerintah.

"Saya kira ini (masalah) sistem. Memperkuat sistem kan tidak harus membentuk lembaga baru. Nanti ini anggaran baru lagi," kata Sekretaris Jenderal PDI-P Tjahjo Kumolo di Kompleks DPR, Jakarta, Selasa (13/3/2012).

Tjahjo menilai langkah pemerintah membentuk tim antipornografi tak efektif dalam mengatasi masalah pornografi. Seharusnya, kata dia, pemerintah memberdayakan kementerian yang ada, tokoh masyarakat, media, hingga keluarga.

Sebaliknya, Wakil Sekretaris Jenderal PKS Mahfud Siddiq hingga saat ini masih menanggapi positif langkah pemerintah. Ketua Komisi I DPR itu berharap pembentukan tim tidak untuk mengalihkan isu kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Mahfudz juga berharap tim itu sudah membuktikan kerjanya dalam penanganan masalah pornografi enam bulan ke depan. Menurut Anda, apa tolok ukur keberhasilan? "Peringkat Indonesia sebagai pengakses pornografi turun ke peringkat ke-100 dari urutan ke-3," jawab Mahfudz.