Dari Relokasi Kafe hingga Rok Mini
Berpolemik untuk perkara yang masih diragukan kepentingannya, tetapi melupakan hal-hal pokok yang menjadi tugas utamanya. Itulah yang terjadi belakangan ini di Dewan Perwakilan Rakyat.
Fenomena ini terakhir terlihat dalam polemik seputar imbauan bagi staf di DPR yang berjenis kelamin perempuan untuk tidak memakai rok mini atau pakaian seksi. Sebelumnya, sekitar dua minggu lalu, Badan Kehormatan (BK) DPR juga memunculkan wacana untuk merelokasi Kafe Bengawan Solo di lobi Nusantara II, kompleks parlemen, Senayan. Alasannya, kafe itu diduga menjadi tempat kumpul-kumpul, lobi.
”DPR adalah lembaga tinggi negara yang terhormat. Janggal rasanya kalau di tengah-tengah gedungnya ada kafe,” kata Ketua BK DPR M Prakosa, pekan lalu.
Jika gagasan relokasi Kafe Bengawan Solo jelas sumbernya, tidak demikian dengan wacana rok mini yang mulai muncul di DPR akhir minggu lalu. Namun, tidak kurang dari Ketua DPR Marzuki Alie ikut berkomentar.
Menurut Marzuki, tidak seharusnya perempuan mengenakan pakaian seksi. Perempuan yang mengenakan baju seksi dapat memancing hasrat laki-laki untuk berbuat asusila. ”Namanya laki-laki, pakaian yang tidak pantas itu yang menarik laki-laki berbuat sesuatu,” kata Marzuki. Dia mengatakan, ada staf yang pernah menemukan kondom bekas di DPR pula.
Masalah rok mini dan renovasi kafe disebut menjadi bagian dari penataan di DPR untuk meningkatkan citra lembaga itu. Sebelumnya, BK DPR juga merekomendasikan anggota Dewan untuk tidak memakai mobil mewah saat bertugas. Alasannya untuk membangun pola hidup sederhana dan jauh dari sikap hedonis.
Sejumlah fraksi di DPR telah membuat surat edaran tentang tata cara berpakaian bagi anggotanya. Saan Mustopa, Sekretaris Fraksi Partai Demokrat, menuturkan, anggota fraksinya diminta memakai jas saat mengikuti rapat paripurna.
Meski tak memakai jas, anggota DPR dan staf umumnya juga tetap berpakaian rapi saat berada di kompleks parlemen. Misalnya Arif Wibowo, anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP), hampir selalu mengenakan batik saat di DPR.
Dengan begitu, agak mengherankan jika tiba-tiba muncul polemik terkait pakaian seksi atau rok mini yang selama ini jarang terlihat dipakai staf DPR. Apalagi, alasannya, pakaian itu bisa memancing tindak pidana. Pertimbangan yang sangat bias jender dan menunjukkan pikiran mereka yang mengatakan alasan tersebut.
Dengan demikian, tak mengherankan jika anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Golkar, Nurul Arifin, menuturkan, ”Pak Marzuki Alie seperti membuka boroknya sendiri. Institusi DPR diobok-obok oleh ketuanya sendiri. Seharusnya, sebagai ketua DPR, lebih baik mengurus hal substantif terkait DPR, yang terkait wilayah legislasi, pengawasan, dan anggaran.”
”Yang harus lebih diubah adalah pola pikir yang melihat. Sekretariat Jenderal jangan terlalu mengurus hal-hal seperti itu,” tambah Eva Kusuma Sundari, anggota Komisi III DPR dari F-PDIP.
Jika ingin meningkatkan citra DPR, lanjut Eva, Setjen DPR harus lebih fokus mendukung kerja DPR, seperti menyiapkan materi dan menyusun jadwal rapat dengan baik.
Jika anggota DPR ingin meningkatkan citra dirinya, yang harus lebih dipikirkan adalah bagaimana agar tidak korupsi; bagaimana peristiwa pada Selasa lalu tidak terulang, saat Marzuki baru membuka Rapat Paripurna DPR pada pukul 10.20 dari jadwal pukul 09.00 karena menunggu kuorum; serta bagaimana supaya target legislasi dapat dipenuhi?
Hal pokok seperti itu yang sebenarnya perlu dipikirkan oleh DPR.
Terpopuler
Now Trending
