Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nazaruddin Minta Rosa Dikonfrontasi dengan Wafid, Hakim Menolak

Kompas.com - 29/02/2012, 16:51 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menolak permintaan tim kuasa hukum Muhammad Nazaruddin, terdakwa kasus dugaan suap wisma atlet SEA Games, untuk mengonfrontasi saksi Mindo Rosalina Manulang dengan Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga, Wafid Muharam. Hal itu diungkapkan Ketua Majelis Hakim, Dharmawati Ningsih, dalam sidang dugaan suap wisma atlet yang berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu (29/2/2012).

"Majelis musyawarah, permohonan itu tidak dapat diterima," kata Dharmawati menjawab permintaan tim kuasa hukum Nazaruddin.

Sebelumnya, tim kuasa hukum Nazaruddin melalui Hotman Paris Hutapea meminta Rosa dikonfrontasi dengan Wafid. Permohonan itu menyusul batalnya konfrontasi antara Rosa dan Angelina Sondakh yang sedianya dilakukan pagi ini.

"Kami mohon Rosa dikonfrontir dengan Wafid, dalam BAP (berita acara pemeriksaan) Yulianis serahkan uang 1 juta dollar AS ke Wafid, walaupun tidak masuk dalam penuntutan, tapi di BAP ada," kata Hotman.

Selain itu, kesaksian Rosa juga menyebutkan, dari Rp 10 miliar yang dikembalikan Grup Permai (perusahaan Nazaruddin) ke Kemenpora melalui Wafid itu ada yang mengalir ke Choel Mallarangeng, adik Menpora Andi Mallarangeng.

"Rosa juga bilang, ada duit untuk Choel, sementara Choel tidak pernah dihadirkan sebagai saksi," ucap Hotman.

Dia khawatir keterangan Yulianis dan Rosa soal uang ke Kemenpora ini akan dijadikan pertimbangan yang memberatkan Nazaruddin jika keterangan itu tidak dikonfrontasi dengan Wafid. "Kami khawatir dipakai sebagai alat yang memberatkan, padahal 1,2 juta itu dibantah Wafid," lanjut Hotman.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Nasional
    Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Nasional
    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Nasional
    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Nasional
    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Nasional
    'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

    "Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

    Nasional
    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Nasional
    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    Nasional
    Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

    Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

    Nasional
    Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

    Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

    Nasional
    Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

    Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

    Nasional
    Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

    Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

    Nasional
    KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

    KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

    Nasional
    TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

    TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

    Nasional
    Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

    Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com