Wa Ode Seret Tersangka Baru

Kompas.com - 29/02/2012, 02:43 WIB
Editor

Jakarta, Kompas - Setelah menetapkan mantan anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat, Wa Ode Nurhayati, sebagai tersangka, Komisi Pemberantasan Korupsi dalam waktu dekat juga akan menetapkan tersangka baru kasus korupsi terkait pencairan Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah. Wa Ode sendiri telah menyerahkan sejumlah bukti keterlibatan pimpinan DPR dan Badan Anggaran dalam kasus ini.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Selasa (28/2), kembali memeriksa Wa Ode. Selain Wa Ode, pada hari yang sama KPK juga memeriksa Kepala Bagian Sekretariat Badan Anggaran (Banggar) DPR Nurul Faiziah sebagai saksi dalam kasus ini. Informasi penetapan tersangka baru dalam kasus korupsi pencairan Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) diperoleh dari penelusuran di KPK.

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto tak membantah adanya tersangka baru kasus ini. Namun, Bambang belum bisa menyebutkan identitas tersangka baru, apakah dari kalangan penyelenggara negara, yakni anggota DPR, atau swasta (pengusaha). ”Saya akan cek dulu, penyidiknya belum ekspos,” kata Bambang.

Juru Bicara KPK Johan Budi SP mengatakan, KPK sangat terbuka jika Wa Ode menyerahkan bukti-bukti keterlibatan pimpinan DPR dan Banggar DPR dalam kasus korupsi DPID ini. Apalagi, jika bukti-bukti yang diserahkan Wa Ode itu bisa sinkron dengan hasil-hasil temuan KPK saat menggeledah ruangan Sekretariat Banggar DPR. ”Kan, data-data yang diserahkan WON (Wa Ode Nurhayati) bisa dicocokkan dengan temuan-temuan penggeledahan KPK,” kata Johan.

Menurut Johan, dalam kasus korupsi DPID ini, KPK kemungkinan akan kembali memanggil pimpinan Banggar DPR. Sebelumnya dalam kasus suap terkait pencairan Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID) transmigrasi di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, empat pimpinan Banggar DPR juga diperiksa KPK.

Seusai diperiksa, Wa Ode mengatakan, ada salah satu pimpinan DPR yang juga terlibat dalam kasus korupsi pencairan DPID. ”Yang pasti ada surat permintaan menandatangani PMK (Peraturan Menteri Keuangan) dari salah satu pimpinan DPR. Semua data terkait DPID itu sudah saya serahkan kepada penyidik, tinggal proses hukumnya,” kata Wa Ode.

Menurut Wa Ode, sangat mudah bagi KPK menemukan penyelewengan dalam pencairan DPID. (BIL)



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X