Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Priyo Dukung Pembangunan Gedung Baru KPK

Kompas.com - 28/02/2012, 14:24 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Priyo Budi Santoso mendukung pembangunan gedung baru Komisi Pemberantasan Korupsi jika memang gedung yang saat ini digunakan di daerah Kuningan, Jakarta Selatan, tak lagi memadai.

"Saya setuju kalau memang kebutuhan itu dianggap mendesak untuk menambah daya magis dari KPK," kata Priyo di Kompleks DPR, Jakarta, Selasa (28/2/2012).

Priyo dimintai tanggapan soal keluhan tentang kondisi Gedung KPK yang disampaikan Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III, kemarin. Dalam rapat itu, Busyro menyebut KPK berencana menambah pegawai KPK, terutama penyidik dan jaksa, agar penanganan berbagai kasus cepat diselesaikan.

Namun, jika pegawai ditambah, Gedung KPK saat ini tidak dapat lagi menampung. Rencananya, KPK akan menambah 400 pegawai baru.

Priyo mendorong agar Komisi III segera membahas keluhan pimpinan KPK itu. Jika Komisi III sepakat menyetujui pembangunan itu, Priyo berjanji akan meneruskan ke Kementerian Keuangan agar tanda bintang (belum disetujui) atas usulan KPK dihapus.

Ketika dimintai tanggapan mengenai besaran usulan anggaran sebesar Rp 61 miliar, Priyo menjawab, "Memang itu angka yang cukup besar, tetapi silakan saja. Namun, nanti tetap dibangun sesuai dengan citra, rasa dari KPK."

Wakil Ketua Komisi III Aziz Syamsuddin mengatakan, sebelumnya Komisi III sepakat menolak pembangunan gedung baru KPK lantaran saat itu belum jelas roadmap pemberantasan korupsi semasa kepemimpinan Busyro.

Penolakan itu diambil dalam rapat pleno yang dihadiri 46 anggota Komisi III dari 9 fraksi pada 13 Oktober 2011. Dalam rapat dengar pendapat kemarin, beberapa anggota Komisi III, seperti Didi Irawadi Syamsuddin dan Martin Hutabarat, menyatakan mendukung pembangunan itu.

Menurut Aziz, jika anggota Komisi III berubah sikap, harus dilakukan rapat pleno kembali untuk mendengarkan pandangan seluruh fraksi. "Jadi, tidak ada usulan pribadi," ucap Aziz.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Nasional
    Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Nasional
    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Nasional
    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Nasional
    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Nasional
    'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

    "Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

    Nasional
    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Nasional
    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    Nasional
    Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

    Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

    Nasional
    Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

    Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

    Nasional
    Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

    Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

    Nasional
    Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

    Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

    Nasional
    KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

    KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

    Nasional
    TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

    TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com