Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bawa Bukti, Rifai Laporkan Seorang Menteri ke KPK

Kompas.com - 23/02/2012, 14:41 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Achmad Rifai, kuasa hukum Mindo Rosalina Manulang, melaporkan secara resmi ke Komisi Pemberantasan Korupsi seorang menteri yang diduga meminta fee proyek kepada Rosa, Kamis (23/2/2012) siang.

Rifai mengaku telah menyertakan bukti-bukti terkait dalam laporannya. ”Saya akan mendampingi Bu Rosa untuk melaporkan adanya dugaan tindak pidana korupsi,” kata Rifai yang tiba sekitar pukul 14.00.

Namun, Rifai enggan menyebut siapa menteri yang dimaksudnya itu. Dia kembali memberi petunjuk jika si menteri telah menjadi saksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta.

Berdasarkan catatan, ada dua menteri yang bersaksi di Pengadilan Tipikor pekan ini, yaitu Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar serta Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng.

Kedua menteri itu lantas membantah tuduhan tersebut, baik Muhaimin maupun Andi mengaku tidak mengenal Rosa dan tidak pernah meminta fee. ”Kalau membantah, silakan saja,” kata Rifai.

Dia juga mengatakan, laporan yang dilakukannya kali ini atas dasar kesadaran Rosa mengungkap permainan kotor menteri Kabinet Indonesia Bersatu II ini.

”Rosa sebagai warga negara yang melihat ini, punya kesadaran untuk melaporkan adanya tindak pidana tersebut, kami sebagai lawyer akan mendampingi,” ungkap Rifai.

Dugaan adanya menteri yang meminta fee ini dimunculkan Rifai kepada media sejak pekan lalu. Menurut Rifai, Rosa bercerita kepadanya jika menteri itu meminta fee 8 persen dari dua proyek senilai Rp 100 miliar dan Rp 80 miliar.

Permintaan tersebut, katanya, disampaikan saat Rosa mendatangi rumah si menteri di Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan, pertengahan 2010.

Rosa diminta membayar fee di awal sebagai syarat Permai Grup (perusahaan Muhammad Nazaruddin) mendapatkan proyek di kementerian yang dipimpin si menteri.

Adapun Rosa, terpidana kasus suap wisma atlet SEA Games, ditahan di kantor KPK. Juru Bicara KPK Johan Budi menyesalkan langkah Rifai yang lebih dulu mengungkap soal menteri tersebut di media sebelum melaporkan secara resmi ke KPK.

Dikhawatirkan, menteri yang dimaksud akan menghilangkan jejaknya. Johan juga mempertanyakan mengapa bukan Rosa langsung yang melapor ke KPK.

”Seharusnya yang melapor si Rosa sendiri. Sampai hari ini kami belum mendapat informasi mengenai Rosa melaporkan soal itu,” kata Johan kemarin.

Jika Rosa yang melaporkan, lanjut Johan, KPK pasti akan menindaklanjuti informasi tersebut mengingat Rosa selain terpidana juga menjadi saksi penting KPK.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Soal Isu Jampidsus Dibuntuti Densus 88, Presiden Diminta Lakukan Evaluasi Kepolisian dan Kejaksaan

    Soal Isu Jampidsus Dibuntuti Densus 88, Presiden Diminta Lakukan Evaluasi Kepolisian dan Kejaksaan

    Nasional
    KPK Sebut Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Punya Banyak Aset atas Nama Orang Lain

    KPK Sebut Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Punya Banyak Aset atas Nama Orang Lain

    Nasional
    Komisi III Akan Tanyakan Dugaan Jampidsus Dibuntuti Densus ke Polri dan Kejagung

    Komisi III Akan Tanyakan Dugaan Jampidsus Dibuntuti Densus ke Polri dan Kejagung

    Nasional
    Pertamina Group Beri Bantuan untuk Korban Bencana Lahar Dingin dan Longsor di Sumbar

    Pertamina Group Beri Bantuan untuk Korban Bencana Lahar Dingin dan Longsor di Sumbar

    Nasional
    Anggota DPR Prihatin Isu Penguntitan Jampidsus, Minta Publik Tunggu Pernyataan Resmi

    Anggota DPR Prihatin Isu Penguntitan Jampidsus, Minta Publik Tunggu Pernyataan Resmi

    Nasional
    Malam Minggu, Presiden Jokowi Sapa Rakyat di Malioboro

    Malam Minggu, Presiden Jokowi Sapa Rakyat di Malioboro

    Nasional
    POM TNI Tingkatkan Pengamanan di Kejagung, Puspen: Tak Berkaitan Kasus yang Ramai, Tak Ada yang Istimewa

    POM TNI Tingkatkan Pengamanan di Kejagung, Puspen: Tak Berkaitan Kasus yang Ramai, Tak Ada yang Istimewa

    Nasional
    Kejagung Dijaga Personel Puspom, Ini Penjelasan TNI

    Kejagung Dijaga Personel Puspom, Ini Penjelasan TNI

    Nasional
    BPBD DKI: Banjir Sudah Surut, Tidak Ada Pengungsi

    BPBD DKI: Banjir Sudah Surut, Tidak Ada Pengungsi

    Nasional
    Pengamat: Pidato Megawati Jelas Menyatakan PDI-P Siap Jadi Oposisi Prabowo

    Pengamat: Pidato Megawati Jelas Menyatakan PDI-P Siap Jadi Oposisi Prabowo

    Nasional
    Tiba di Arena Rakernas Jelang Penutupan, Megawati 'Dikawal' Sejumlah Ketua DPP PDI-P

    Tiba di Arena Rakernas Jelang Penutupan, Megawati "Dikawal" Sejumlah Ketua DPP PDI-P

    Nasional
    Struktur Tim Pemenangan Pilkada PDI-P Terbentuk, Tak Ada Nama Ganjar

    Struktur Tim Pemenangan Pilkada PDI-P Terbentuk, Tak Ada Nama Ganjar

    Nasional
    Pimpinan KPK Sebut Eks Kakrolantas Djoko Susilo Harusnya Bisa Dijerat Pasal Gratifikasi

    Pimpinan KPK Sebut Eks Kakrolantas Djoko Susilo Harusnya Bisa Dijerat Pasal Gratifikasi

    Nasional
    Tunggu Info Resmi soal Isu Jampidsus Dibuntuti Densus 88, Wakil Ketua Komisi III: Jangan Terburu-buru Berasumsi

    Tunggu Info Resmi soal Isu Jampidsus Dibuntuti Densus 88, Wakil Ketua Komisi III: Jangan Terburu-buru Berasumsi

    Nasional
    Kata Kejagung soal Kabar Jampidsus Dibuntuti Anggota Densus 88 dan Pengawalan TNI

    Kata Kejagung soal Kabar Jampidsus Dibuntuti Anggota Densus 88 dan Pengawalan TNI

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com