Keterangan Muhaimin Diragukan

JAKARTA, KOMPAS.com - Kesaksian Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhaimin Iskandar, yang menyatakan tidak tahu menahu soal dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (PPID) Transmigrasi, diragukan.

"Seharusnya dia (Muhaimin) tahu perihal surat B73 karena sama saja daerahnya dengan surat B97. Sama infrastrukturnya. Harusnya dia mengetahui itu untuk proyek yang sama," kata jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi yang menangani perkara dugaan suap PPID, M Rum, di Jakarta, Senin (20/2/2012).

Muhaimin menjadi saksi dalam kasus dugaan suap PPID untuk dua terdakwa, Dadong Irbarelawan dan I Nyoman Suisnaya. Dalam persidangan, Muhaimin mengaku tidak tahu soal pengusulan dana PPID transmigrasi senilai Rp 500 miliar itu. Menurut Muhaimin, dia tidak pernah dilapori anak buahnya soal hal itu.

Adapun pengalokasian dana PPID, katanya, merupakan dana transfer daerah yang pertanggungjawabannya ada di Kementerian Keuangan dan pemerintah daerah. "Saya baru tahu DPPID sejak peristiwa ini, akhir Agustus. Sebelumnya saya tidak mengetahui apa yg disebut DPPID, anggaran dan kewenangan, tempat penganggarannya, DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Kemenkeu," paparnya.

Mendengar kesaksian Muhaimin ini, jaksa kemudian mencecar ketua umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa itu dengan pertanyaan seputar surat nomor B 97 yang ditandatangani Muhaimim. Surat itu berisi pengajuan usulan dana PPID Transmigrasi senilai Rp 988 miliar. Namun menurut Muhaimin, surat itu bukan terkait PPID melainkan pengajuan dana tambahan transmigrasi untuk APBN-Perubahan 2011.

Selain surat B 97, ada juga surat B 73 yang berisi tindaklanjut dari surat B 97 tersebut. Dalam surat B 73 yang ditandatangani Sekretaris Jenderal Kemennakertrans, Muchtar Luthfi itu, usulan nilai dana PPID turun menjadi Rp 500 miliar. Namun Muhaimin mengaku baru mengetahui ihwal surat B 73 itu setelah diperiksa penyidik KPK.

"Saya baru tahu ada surat B 73, di KPK. Ini model baru. Sama sekali tidak pernah ada model pengusulan DPPID seperti ini," ungkapnya.

Setelah diperiksa KPK, katanya, Muhaimin baru mengetahui kalau surat B 73 itu terkait dana transfer daerah. Muhaimin mengaku tidak pernah dilapori Luthfi soal surat B 73 itu. Walaupun demikian, surat tersebut, kata Muhaimin, dinyatakan resmi dan sah karena ditandatangani Sekjen yang dapat mewakili menteri.

Atas penandatanganan surat B 73 itu, Muhaimin mengaku telah menegur Luthfi yang menurutnya tidak melapor. Selain soal usulan DPPID, keterangan Muhaimin terkait kedekatannya dengan M Fauzi, mantan anggota tim asistensi Menakertrans, juga diragukan.

Meskipun mengakui kalau istilah "Pak Ketum" adalah kode untuk dirinya, Muhaimin mengatakan kalau namanya hanya dicatut dalam pusaran kasus ini. Muhaimin merasa namanya dicemarkan karena dicatut oleh Fauzi, Ali Mudhori (mantan anggota DPR fraksi Partai Kebangkitan Bangsa), pengusaha Iskandar Pasojo alias Acos, Sindu Malik (mantan pegawai Kementerian Keuangan), dan Dhani Nawawi (staf mantan Presiden Abdurrahman Wahid).

Dalam transkrip rekaman pembicaraan antara Fauzi dan Ali Mudhori yang diputar di Pengadilan Tipikor beberapa waktu lalu, terungkap istilah "pak ketum". Di situ, Fauzi mengataka kalau "pak ketum" ketakutan.

"Payah sekali ya, padahal itu yang narik si Dadong. Saya paham sih, tapi ketum-nya ketakutan, saya sudah cerita begini, begini," kata Fauzi seperti dalam transkrip rekaman.

Surat dakwaan Dadong dan Nyoman juga menyebutkan, Fauzi melaporkan pemberian commitment fee itu ke Muhaimin. Berdasarkan arahan "pak ketum", uang Rp 1,5 miliar dari pengusaha Dharnawati itu kemudian disimpan di ruangan Nyoman di kantor Kemennakertrans, Kalibata, Jakarta. "'ketum' memerintahkan uang itu di letakan di ruangan si Nyoman. Dan benar kan, uang itu ada di ruangan Nyoman?" kata M Rum.