KPK Minta Wa Ode Buktikan Rekayasa Politisi Golkar

Kompas.com - 16/02/2012, 18:32 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorLaksono Hari W

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi meminta anggota DPR, Wa Ode Nurhayati, berbicara terbuka soal keterlibatan pihak lain dalam kasus dugaan suap pengalokasian dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (PPID) yang menjerat Wa Ode.

"Inilah saatnya, Ibu WON (Wa Ode Nurhayati) untuk buka," kata Juru Bicara KPK Johan Budi, Kamis (16/2/2012) di Jakarta, saat diminta tanggapan soal pengakuan Wa Ode tentang sejumlah politisi Partai Golkar yang merekayasa kasusnya.

Johan menegaskan, KPK tidak menyasar partai tertentu dalam mengungkap tuntas suatu kasus. KPK meminta Wa Ode menyampaikan data-data yang dimilikinya tentang keterlibatan pihak lain itu. "Sampaikan ke KPK, punya data seperti apa," ucap Johan.

Bukti-bukti itu, kata Johan, sangat perlu supaya tudingan itu tidak hanya sebatas omongan. Johan memastikan bahwa KPK akan menindaklanjuti data-data yang disampaikan oleh Wa Ode.

Sebelumnya, Wa Ode mengungkapkan bahwa kasus yang menjerat dirinya itu merupakan skenario Partai Golkar. Wa Ode yang pernah duduk di kursi Badan Anggaran DPR itu menyebut Ketua Badan Anggaran Melchias Markus Mekeng dan sejumlah politikus Partai Golkar lainnya terlibat dalam kasus itu.

"Saudara Haris (Surahman) kader dari tempat yang sama (Partai Golkar). Saudara Fahd kader dari tempat yang sama. Saudara Mekeng dari tempat yang sama. Saudara Nudirman kader di tempat yang sama. Kawan-kawanlah yang tafsirkan sendiri," kata Wa Ode, Selasa (14/2/2012).

Wa Ode diduga menerima suap senilai Rp 6 miliar dari Fahd. Uang itu diberikan melalui Haris Surahman. Fahd kemudian turut menjadi tersangka, sementara Haris dicegah KPK bepergian ke luar negeri.

Johan mengatakan, KPK mengembangkan penyidikan kasus dugaan suap PPID ini. Terbuka kemungkinan adanya tersangka baru. Beberapa waktu lalu, KPK melakukan penggeledahan ruang Sekretariat Banggar di Gedung DPR dan ruang kerja Wa Ode di DPR dalam mengembangkan kasus PPID tersebut.

Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Konflik Israel dan Palestina Tak Terkait Agama, Pemerintah Diminta Edukasi Masyarakat

    Konflik Israel dan Palestina Tak Terkait Agama, Pemerintah Diminta Edukasi Masyarakat

    Nasional
    Jokowi Ingin Kereta Cepat Jakarta-Bandung Terintegrasi dengan LRT dan MRT

    Jokowi Ingin Kereta Cepat Jakarta-Bandung Terintegrasi dengan LRT dan MRT

    Nasional
    Berhasil Kumpulkan Dana hingga Rp 100 Miliar, Dompet Dhuafa Apresiasi Para Donatur

    Berhasil Kumpulkan Dana hingga Rp 100 Miliar, Dompet Dhuafa Apresiasi Para Donatur

    Nasional
    Jokowi Ingin Kereta Cepat Jakarta-Bandung Tingkatkan Efisiensi Layanan Transportasi

    Jokowi Ingin Kereta Cepat Jakarta-Bandung Tingkatkan Efisiensi Layanan Transportasi

    Nasional
    Jokowi Targetkan Kereta Cepat Jakarta-Bandung Diuji Coba Akhir 2022

    Jokowi Targetkan Kereta Cepat Jakarta-Bandung Diuji Coba Akhir 2022

    Nasional
    Vaksinasi Gotong Royong Dimulai, Pemerintah Berharap Investor Lebih Percaya Diri

    Vaksinasi Gotong Royong Dimulai, Pemerintah Berharap Investor Lebih Percaya Diri

    Nasional
    Kemenlu Segera Mulai Vaksinasi WNI Kelompok Rentan di Penampungan Luar Negeri

    Kemenlu Segera Mulai Vaksinasi WNI Kelompok Rentan di Penampungan Luar Negeri

    Nasional
    Didampingi Dubes China dan Luhut, Jokowi Tinjau Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

    Didampingi Dubes China dan Luhut, Jokowi Tinjau Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

    Nasional
    Polemik TWK Pegawai KPK, Komisi III Berharap Ada Keputusan Tepat dan Cepat

    Polemik TWK Pegawai KPK, Komisi III Berharap Ada Keputusan Tepat dan Cepat

    Nasional
    Revisi UU Otsus dan Kesejahteraan Papua

    Revisi UU Otsus dan Kesejahteraan Papua

    Nasional
    Jokowi: Mencari Vaksin Covid-19 Tidak Mudah, Rebutan 215 Negara

    Jokowi: Mencari Vaksin Covid-19 Tidak Mudah, Rebutan 215 Negara

    Nasional
    Jokowi Ingin Vaksinasi Covid-19 Capai 70 Juta Penduduk pada September 2021

    Jokowi Ingin Vaksinasi Covid-19 Capai 70 Juta Penduduk pada September 2021

    Nasional
    TNI AL Gagalkan Penyelundupan Ratusan Ribu Benur di Lampung Tengah

    TNI AL Gagalkan Penyelundupan Ratusan Ribu Benur di Lampung Tengah

    Nasional
    Vaksinasi Covid-19 Baru 23 Juta Dosis, Jokowi: Ini Masih Jauh Sekali

    Vaksinasi Covid-19 Baru 23 Juta Dosis, Jokowi: Ini Masih Jauh Sekali

    Nasional
    Vaksinasi Gotong Royong Dimulai, Jokowi: Semoga Kawasan Industri Terlindungi dari Covid-19

    Vaksinasi Gotong Royong Dimulai, Jokowi: Semoga Kawasan Industri Terlindungi dari Covid-19

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X