Amir: Dewan Kehormatan Telah Rekomendasikan Pemecatan Angie

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Sekretaris Dewan Kehormatan Partai Demokrat, Amir Syamsuddin, mengungkapkan bahwa surat rekomendasi pemecatan Angelina Sondakh sebagai pengurus di Partai Demokrat telah ditandatanganinya bersama dua anggota dewan kehormatan, yaitu Jero Wacik dan EE Mangindaan, pada 6 Februari 2012. Surat itu dikeluarkan sebelum ia mengundurkan diri dari jabatan di dewan kehormatan.

Kini surat itu, kata dia, telah diserahkan kepada Dewan Pengurus Pusat Partai Demokrat. "Sudah ditandatangani surat rekomendasinya dan sudah ditangan DPP saat ini. Kami hanya merekomendasikan pemberhentian," ujar Amir di DPP Demokrat, Jakarta, Rabu (8/2/2012).

Surat rekomendasi pemberhentian Angie tersebut akan diproses tujuh hari terhitung dari tanggal pemberiannya kepada pengurus DPP Demokrat. Sementara itu, menurut Amir, terkait pengganti Angie sebagai Wakil Sekretaris Jenderal DPP Demokrat, bergantung pada keputusan DPP.

"Penggantinya itu di bawah kewenangan DPP. Siapa penggantinya nanti ditentukan juga di DPP. Kami hanya sampai pada rekomendasi pemberhentian," sambung Amir.

Menurut salah satu pengurus DPP, yaitu Ketua Divisi Komunikasi Publik Partai Demokrat Andi Nurpati, pemberhentian Angie hanya sampai pada keikutsertaannya sebagai pengurus. Mekanisme pemberhentian ini, kata Andi, disesuaikan dengan mekanisme ADRT dan peraturan partai, yaitu ketua umum dan sekjen DPP berkoordinasi dengan pengurus harian terbatas (DPP) untuk menentukan jadwal rapat pleno dan membahasnya.

Namun, ia belum dapat menentukan waktu pleno tersebut. Sementara itu terkait penonaktifan Angie sebagai anggota DPR dari  Fraksi Demokrat, tutur Andi, menjadi kewenangan DPR, dalam hal ini Badan Kehormatan DPR.

"Kita sedang memproses rekomendasi dari Dewan Kehormatan. Terkait posisi ibu Angie sebagai anggota DPR, itu digunakan undang-undang tentang DPR. Saya kira standar. Mekanisme partai juga ada terkait pemberhentian akan dilakukan secara bertahap," pungkas Andi.

Seperti diketahui, Angelina Sondakh ditetapkan menjadi tersangka pada Jumat (3/2/2012). Ia dikenakan Pasal 5 Ayat 2 atau Pasal 11 atau Pasal 12 huruf a Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena diduga menerima pemberian hadiah atau janji terkait proyek wisma atlet SEA Games bersama Muhammad Nazaruddin.