Amir Syamsuddin Bantah Dicopot

JAKARTA, KOMPAS.com — Amir Syamsuddin menepis anggapan bahwa ia dicopot dari jabatan Sekretaris Dewan Kehormatan Partai Demokrat karena unsur dan tekanan politis. Dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (8/2/2012), Amir menegaskan bahwa ia sengaja mengundurkan diri karena tidak ingin memegang jabatan rangkap sebagai Menteri Hukum dan HAM.

"Harap tidak ada spekulasi apa pun, saya juga tidak menyangka, bahwa proses ini tampaknya telah menjadi perhatian dan fokus pemberitaan. Padahal, ini karena saya harus memilih tidak bisa dilakukan dua-duanya," kata Amir di DPP Demokrat, Jakarta, Rabu sore. Ia mengaku tidak ingin memegang jabatan rangkap sehingga salah satunya terbengkalai.

Ia mengaku tugas sebagai Menteri Hukum dan HAM dan Sekretaris Jenderal Dewan Kehormatan Partai Demokrat sama beratnya. Oleh karena itu, harus ada yang dilepaskan agar ia fokus bekerja.

"Saya sebagai menteri dan sekretaris, tampaknya perlu disadari, tidak bisa ini salah satunya sebagai tugas sambilan. Tugas Sekretaris Dewan Kehormatan, bukan tugas yang ringan karena harus melayani dan memeriksa laporan dari penjuru Tanah Air maupun kader Demokrat seluruhnya. Saya tidak bisa menganggap tugas ini sebagai sambilan. Tidak bisa menteri nyambi jadi Sekretaris Dewan Kehormatan," ujar Amir.

Saat rapat dengan dewan kehormatan, kata Amir, ia mengusulkan posisi Sekretaris Dewan Kehormatan seharusnya diduduki politisi senior di Demokrat. Oleh karena itu, terpilihlah TB Silalahi sebagai penggantinya. Apalagi menurut Amir, TB Silalahi juga menjadi Ketua Komisi Pengawas Demokrat, sehingga ia sekaligus dapat menjalankan rekomendasi dari komisi tersebut untuk menindaklanjuti hasil pengawasan internal partai. Amir sendiri kini menjadi anggota Dewan Pembina Partai Demokrat.

"Sebaiknya Sekretaris DK diemban oleh tokoh Demokrat yang senior dan tidak berada pada posisi seperti saya. Apa yang menjadi usulan saya tadi, diterima dan sebagai realisasinya, Bapak TB Silalahi sejak kemarin jadi pengganti saya," jelas Amir.