JAKARTA, KOMPAS.com — Dewan Perwakilan Rakyat tampaknya tak serius membenahi kinerjanya, terutama terkait tingkat kehadiran anggota dalam rapat paripurna. Padahal, kritikan dari berbagai pihak tak pernah berhenti jika melihat banyaknya bangku kosong ketika rapat.
Tak seriusnya Dewan itu terlihat dari kesepakatan antara Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) dan Sekretariat Jenderal DPR mengenai pembuatan sistem presensi dengan finger print. Mereka sepakat mesin finger print hanya mendata ketika anggota Dewan datang.
"Hanya untuk masuk saja," kata Ketua DPR Marzuki Alie di Kompleks DPR, Jakarta, Jumat (3/2/2012).
Marzuki yang juga Ketua BURT mengaku menolak hasil rapat yang tidak diikutinya itu. Pasalnya, jika demikian, dia menilai kemalasan anggota Dewan masih akan terjadi.
"Kalau begitu, saya bilang enggak usah. Itu pembohongan saja. Sudah masuk, lalu orang keluar," kata politisi Partai Demokrat itu.
Marzuki juga mengkritik masih mahalnya rencana pengadaan mesin finger print berikut dengan sistemnya yang mencapai Rp 3,7 miliar. Menurut dia, jika melihat kebutuhan yang hanya untuk mendata kehadiran hanya membutuhkan tak sampai Rp 500 juta.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.