Wa Ode: Pemecatan Saya Politis

Kompas.com - 03/02/2012, 13:26 WIB
|
EditorRobert Adhi Ksp

JAKARTA, KOMPAS.com — Wa Ode Nurhayati, tersangka kasus korupsi alokasi anggaran dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah 2011, menyebut pemecatan dirinya dari Badan Anggaran DPR bernuansa politis.

"Saya belum baca, sampai hari ini baru dapat dari teman-teman wartawan. Kalo BK (Badan Kehormatan DPR), sih, saya anggap ini semuanya politis," kata Wa Ode di Gedung KPK, Jumat (3/2/2012).

Hari ini Wa Ode Nurhayati kembali diperiksa KPK. Selain itu, KPK juga memeriksa Haris Surahman (pengusaha) dan Erwin Trisnadi (Bank Mandiri). Wa Ode menilai kasus yang menimpanya juga bernuansa politis.

"Ini juga politis. Intinya adalah supaya saya tidak ada di Badan Anggaran. Itu saja, kok," ujarnya.

Wa Ode melalui pengacaranya sebelumnya menyatakan telah menyerahkan sejumlah dokumen berisi data permainan pimipinan Banggar DPR dalam alokasi anggaran Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Kasus Covid-19 di Indonesia Tembus 2 Juta yang Membuat Pemerintah Perketat PPKM Mikro

    Kasus Covid-19 di Indonesia Tembus 2 Juta yang Membuat Pemerintah Perketat PPKM Mikro

    Nasional
    Kasus Covid-19 di DKI Melonjak, Anies Diminta Pertimbangkan Lockdown 14 Hari

    Kasus Covid-19 di DKI Melonjak, Anies Diminta Pertimbangkan Lockdown 14 Hari

    Nasional
    Ditarget Rampung 2022, PLBN Natuna Diharapkan Tumbuhkan Ekonomi di Perbatasan

    Ditarget Rampung 2022, PLBN Natuna Diharapkan Tumbuhkan Ekonomi di Perbatasan

    Nasional
    Akurasi Antigen Disebut Lebih Rendah dari PCR, Kemenkes: Sudah Direkomendasikan WHO

    Akurasi Antigen Disebut Lebih Rendah dari PCR, Kemenkes: Sudah Direkomendasikan WHO

    Nasional
    IDI Imbau Sebaiknya Laporan Harian Covid-19 Berdasarkan PCR dan Antigen Dipisahkan

    IDI Imbau Sebaiknya Laporan Harian Covid-19 Berdasarkan PCR dan Antigen Dipisahkan

    Nasional
    Posko Minim, Mendagri Sebut PPKM Mikro Belum Diimplementasikan Optimal

    Posko Minim, Mendagri Sebut PPKM Mikro Belum Diimplementasikan Optimal

    Nasional
    Wamenkumham Ungkap Alasan Urgensi RKUHP, Berorientasi Hukum Pidana Modern hingga Atasi Overkapasitas Lapas

    Wamenkumham Ungkap Alasan Urgensi RKUHP, Berorientasi Hukum Pidana Modern hingga Atasi Overkapasitas Lapas

    Nasional
    DFW Terima Aduan 3 ABK Indonesia Telantar 6 Bulan di Somalia

    DFW Terima Aduan 3 ABK Indonesia Telantar 6 Bulan di Somalia

    Nasional
    Pemerintah Diminta Repatriasi 3 ABK Indonesia yang Telantar 6 Bulan di Somalia

    Pemerintah Diminta Repatriasi 3 ABK Indonesia yang Telantar 6 Bulan di Somalia

    Nasional
    Kemen PPPA Ungkap Kesulitan Dapatkan Data Kekerasan Perempuan dan Anak

    Kemen PPPA Ungkap Kesulitan Dapatkan Data Kekerasan Perempuan dan Anak

    Nasional
    Polri Tetapkan Dua Bekas Pimpinan Bank Jateng Cabang Jakarta dan Blora Jadi Tersangka

    Polri Tetapkan Dua Bekas Pimpinan Bank Jateng Cabang Jakarta dan Blora Jadi Tersangka

    Nasional
    BPK Ungkap 6 Temuan Masalah Terkait Pelaksanaan Penanganan Pandemi dan Pemulihan Ekonomi Nasional

    BPK Ungkap 6 Temuan Masalah Terkait Pelaksanaan Penanganan Pandemi dan Pemulihan Ekonomi Nasional

    Nasional
    Kemenkes Yakin Pengetatan PPKM Mikro Efektif Atasi Lonjakan Kasus Covid-19

    Kemenkes Yakin Pengetatan PPKM Mikro Efektif Atasi Lonjakan Kasus Covid-19

    Nasional
    Ngabalin: Presiden Apresiasi Usulan Lockdown, tetapi PPKM Mikro Paling Tepat

    Ngabalin: Presiden Apresiasi Usulan Lockdown, tetapi PPKM Mikro Paling Tepat

    Nasional
    DPR Terima Surat Presiden Terkait RUU KUP

    DPR Terima Surat Presiden Terkait RUU KUP

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X