Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Terkait Anas, Demokrat Tunggu Proses Hukum

Kompas.com - 31/01/2012, 20:12 WIB
Hindra Liu

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Dewan Kehormatan Partai Demokrat EE Mangindaan membantah ada skenario pelengseran Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Saat ini, Partai Demokrat menunggu proses hukum kasus dugaan suap pembangunan wisma atlet SEA Games 2011.

Dalam persidangan di Pengadilan Tipikor, Anas disebut-sebut turut menikmati dana dari proyek pembangunan wisma atlet. "Kita menunggu proses hukumnya," kata Mangindaan kepada para wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (31/1/2012).

Pada kesempatan itu, Mangindaan membantah adanya empat nama yang dikatakan akan menggantikan posisi Anas. Keempat nama yang beredar adalah, Wakil Ketua Dewan Pembina Marzuki Alie, Sekretaris Dewan Pembina Andi Mallarangeng, Anggota Dewan Pembina Soekarwo, dan Menko Polhukam Djoko Suyanto.

"Sampai saat ini saya tidak pernah mendapat berita resmi. Cuma baca-baca surat kabar. Itu pendapat orang," kata Mangindaan.

Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Saan Mustopa juga membantah adanya empat nama tersebut. Saan mengatakan, pihaknya telah mengkonfirmasi hal tersebut dengan Dewan Pembina dan tak ada informasi mengenai empat nama itu.

"Anggota dewan pembina yang lain setelah kita konfirmasi itu tidak ada. Tidak ada sama sekali. Relasi dengan dewan pembina tetap baik. Empat nama itu bukan hasil keputusan Dewan Pembina. Dewan pembina dengan DPP tetap sinergis dan terpolarisasi dengan baik," ujar Saan.

Menurutnya, hingga saat ini dari Dewan Pembina maupun DPP Demokrat tak ada yang meragukan Anas sebagai Ketua Umum Demokrat. Anas kata dia selalu melakukan yang terbaik untuk partai.

"Belum ada institusi satupun baik dari Dewan Pembina DPP atau Dewan Pembina yang mempertanyakan posisi Anas. Mas Anas selalu berpikir apapun yang dilakukan itu untuk partai," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

    Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

    Nasional
    Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

    Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

    Nasional
    Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

    Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

    Nasional
    Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

    Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

    Nasional
    Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

    Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

    Nasional
    Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

    Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

    Nasional
    Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

    Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

    Nasional
    Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

    Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

    Nasional
    Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

    Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

    Nasional
    “Oposisi” Masyarakat Sipil

    “Oposisi” Masyarakat Sipil

    Nasional
    Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

    Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

    Nasional
    Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

    Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

    Nasional
    Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

    Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

    Nasional
    Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

    Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

    Nasional
    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com