Adhi Karya dan PT PP Disebut Berikan Fee ke Permai Grup

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Adhi Karya dan PT Pembangunan Perumahan (PT PP) disebut memberikan commitmen fee ke Permai Grup, perusahaan milik Muhammad Nazaruddin. Hal itu terungkap dalam kesaksian mantan staf keuangan Nazaruddin, Oktarina Furi, saat bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Jumat (27/1/2012). Furi bersaksi bagi Nazaruddin, terdakwa kasus dugaan suap wisma atlet SEA Games.

"Pihak lain yang memberi fee ke Grup Permai, PP, Adhi Karya," kata Furi, menjawab pertanyaan salah satu kuasa hukum Nazaruddin, Junimart Girsang. Namun dia tidak menjelaskan terkait apa kedua Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu memberikan fee ke Permai Grup.

Furi mengatakan, pemberian fee yang terjadi pada 2010 itu telah dilaporkannya ke Direktur Keuangan Permai Grup (Neneng Sri Wahyuni) dan Wakil Direktur Keuangan Permai Grup (Yulianis). Menurut Furi, setiap uang dari PT PP, Adhi Karya, dan PT Duta Graha Indah (PT DGI) disimpan dalam brankas khusus Permai Grup yang dinamakan brankas eksternal atau brankas x. Penerimaan fee-fee itu juga dicatat secara manual oleh Furi.

"Itu (fee-fee) bukan untuk operasional kantor," katanya.

Junimart kemudian bertanya kepada Furi apakah wanita itu selaku staf keuangan Permai Grup pernah memberi atau menerima uang dari Mahfud Suroso terkait PT Adhi Karya. Menjawab pertanyaan itu, Furi mengaku lupa. "Saya harus melihat laporan dulu," katanya. Laporan itu, katanya, ada dalam hard disk eksternal milik Yulianis yang disita Komisi Pemberantasan Korupsi.

Adapun PT PP dan PT Adhi Karya memang dikaitkan dengan dugaan penyalahgunaan uang negara. PT PP menjadi pelaksana proyek renovasi ruang rapat Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat yang menjadi polemik di masyarakat karena menelan biaya Rp 20,3 miliar lebih. Sedangkan PT Adhi Karya, disebut Nazaruddin terlibat dalam proyek Hambalang dan proyek pembangkit listrik di Kalimantan Timur.